Presiden Soeharto

Presiden Soeharto

Presiden Soeharto

Soeharto adalah Presiden kedua Republik Indonesia. Beliau lahir di Kemusuk, Yogyakarta, tanggal 8 Juni 1921. Bapaknya bernama Kertosudiro seorang petani yang juga sebagai pembantu lurah dalam pengairan sawah desa, sedangkan ibunya bernama Sukirah.Soeharto masuk sekolah tatkala berusia delapan tahun, tetapi sering pindah. Semula disekolahkan di Sekolah Desa (SD) Puluhan, Godean. Lalu pindah ke SD Pedes, lantaran ibunya dan suaminya, Pak Pramono pindah rumah, ke Kemusuk Kidul. Namun, Pak Kertosudiro lantas memindahkannya ke Wuryantoro. Soeharto dititipkan di rumah adik perempuannya yang menikah dengan Prawirowihardjo, seorang mantri tani.Sampai akhirnya terpilih menjadi prajurit teladan di Sekolah Bintara, Gombong, Jawa Tengah pada tahun 1941. Beliau resmi menjadi anggota TNI pada 5 Oktober 1945. Pada tahun 1947, Soeharto menikah dengan Siti Hartinah seorang anak pegawai Mangkunegaran.Perkawinan Letkol Soeharto dan Siti Hartinah dilangsungkan tanggal 26 Desember 1947 di Solo. Waktu itu usia Soeharto 26 tahun dan Hartinah 24 tahun. Mereka dikaruniai enam putra dan putri; Siti Hardiyanti Hastuti, Sigit Harjojudanto, Bambang Trihatmodjo, Siti Hediati Herijadi, Hutomo Mandala Putra dan Siti Hutami Endang Adiningsih.Jenderal Besar H.M. Soeharto telah menapaki perjalanan panjang di dalam karir militer dan politiknya. Di kemiliteran, Pak Harto memulainya dari pangkat sersan tentara KNIL, kemudian komandan PETA, komandan resimen dengan pangkat Mayor dan komandan batalyon berpangkat Letnan Kolonel.Pada tahun 1949, dia berhasil memimpin pasukannya merebut kembali kota Yogyakarta dari tangan penjajah Belanda saat itu. Beliau juga pernah menjadi Pengawal Panglima Besar Sudirman. Selain itu juga pernah menjadi Panglima Mandala (pembebasan Irian Barat).Tanggal 1 Oktober 1965, meletus G-30-S/PKI. Soeharto mengambil alih pimpinan Angkatan Darat. Selain dikukuhkan sebagai Pangad, Jenderal Soeharto ditunjuk sebagai Pangkopkamtib oleh Presiden Soekarno. Bulan Maret 1966, Jenderal Soeharto menerima Surat Perintah 11 Maret dari Presiden Soekarno. Tugasnya, mengembalikan keamanan dan ketertiban serta mengamankan ajaran-ajaran Pemimpin Besar Revolusi Bung Karno.Karena situasi politik yang memburuk setelah meletusnya G-30-S/PKI, Sidang Istimewa MPRS, Maret 1967, menunjuk Pak Harto sebagai Pejabat Presiden, dikukuhkan selaku Presiden RI Kedua, Maret 1968. Pak Harto memerintah lebih dari tiga dasa warsa lewat enam kali Pemilu, sampai ia mengundurkan diri, 21 Mei 1998.Setelah dirawat selama 24 hari di Rumah Sakit Pusat Pertamina, Jakarta Selatan, mantan presiden Soeharto akhirnya meninggal dunia pada Ahad (27/1). Soeharto meninggal pada pukul 13.10 siang dalam usia 87 tahun.

Biodata H.M. Soeharto
Nama: H. Muhammad Soeharto
Lahir: Kemusuk, Argomulyo, Godean, 1 Juni 1921
Meningal: 27 Januari 2008
Agama: Islam
Jabatan Terakhir: Presiden Republik Indonesia (1966-1998)
Pangkat : Jenderal Besar (Bintang Lima)


Isteri: Ibu Tien Soeharto ( Siti Hartinah)
Anak:Siti Hardiyanti Hastuti (Mbak Tutut)Sigit HarjojudantoBambang TrihatmodjoSiti HediatiHutomo Mandala Putra (Tommy)Siti Hutami Endang Adiningsih


Ayah: Kertosudiro
Ibu: Sukirah
Alamat:Jalan Cendana No.8, MentengJakarta Pusat

Presiden Soeharto

Nama	Kerto Sudiro
Hubungan	Ayah
Riwayat	Kertosudiro waktu kecil bernama Wagiyo adalah anak dari orang tua bernama Kertoirono, dalam perjalanan hidupnya berganti-ganti nama. Kertosudiro mengalami beberapa kali perkawinan sehingga ia sering berganti-ganti nama sesuai adat Jawa apabila menikah berganti nama. Pada perkawinan pertamanya dengan Ngadirah yang berganti nama, dari nama kecil wagiyo berganti nama Kertoredjo, yaitu nama gabungan orang tuanya Kertoirono dengan nama mertua pertamanya Mat Redjo, dalam perkawinan pertama ini kandas setelah punya anak dua orang yaitu Ponirah ( setelah kawin berganti nama Sastoharyono) dan Wagiran (setelah kawin berganti nama Sumawiyatmo) yang semuanya diasuh oleh ibunya. Pada perkawinan kedua Kartoredjo menikah dengan gadis berusia enam belas tahun bernama Rr. Soekirah, dalam perkawinan kedua ini kertoredjo berganti nama Kertosudiro, yaitu nama gabungan orang tuanya Kertoirono dengan nama mertuanya Atmosudiro (Ayah Soekirah). Dari perkawinan ini dikaruniai seorang putra yang diberi nama Suharto, yang kelak menjadi Presiden Republik Indonesia yang ke dua. Nama Soeharto diberikan oleh Kertosudiro dengan harapan kelak anaknya dianugrahi harta yang melimpah, karena nama Soharto diambil dari kata soe berarti tinggi (lebih baik) dan harto artinya harta. Pemberian nama di kalangan orang Jawa yang berarti doa dan harapan untuk anaknya kelak. Dalam perkawinan ini juga kandas setelah Soeharto lahir dan berumur empat puluh hari, perceraian tidak bisa dihindarkan. Kertosudiro menikah lagi dan berganti nama Notokaryo, dan dikaruniai anak empat orang yaitu: Ny. Harsono, Santoso, Ny. Juhron dan Ny. Tubagus Sulaiman. Sumber: Ibu Indonesia Dalam Kenangan Oleh : Nurinwa Ki S. Hendrowinoto, dkk. Nama R.R. Soekirah Hubungan Ibu Riwayat Soeharto (berkuasa 1967 s.d1998) http://id.wikipedia.org/wiki/Soeharto Jend. Besar TNI Purn. Haji Moehammad Soeharto, (ER, EYD: Suharto) (lahir di Kemusuk, Argomulyo, Yogyakarta, 8 Juni 1921 – meninggal di Jakarta, 27 Januari 2008 pada umur 86 tahun adalah Presiden Indonesia yang kedua (1967-1998), menggantikan Soekarno. Sebelum menjadi presiden, Soeharto adalah pemimpin militer pada masa pendudukan Jepang dan Belanda, dengan pangkat terakhir Mayor Jenderal. Setelah Gerakan 30 September, Soeharto menyatakan bahwa PKI adalah pihak yang bertanggung jawab dan memimpin operasi untuk menumpasnya. Operasi ini menewaskan lebih dari 500.000 jiwa. Soeharto kemudian mengambil alih kekuasaan dari Soekarno, dan resmi menjadi presiden pada tahun 1968. Ia dipilih kembali oleh MPR pada tahun 1973, 1978, 1983, 1988, 1993, dan 1998. Pada tahun 1998, masa jabatannya berakhir setelah mengundurkan diri pada tanggal 21 Mei tahun tersebut, menyusul terjadinya Kerusuhan Mei 1998 dan pendudukan gedung DPR/MPR oleh ribuan mahasiswa. Ia merupakan orang Indonesia terlama dalam jabatannya sebagai presiden. Soeharto digantikan oleh B.J. Habibie. Peninggalan Soeharto masih diperdebatkan sampai saat ini. Dalam masa kekuasaannya, yang disebut Orde Baru, Soeharto membangun negara yang stabil dan mencapai kemajuan ekonomi dan infrastruktur. Suharto juga membatasi kebebasan warganegara Indonesia keturunan Tionghoa, menduduki Timor Timur, dan dianggap sebagai rezim paling korupsi sepanjang masa dengan jumlah US$15 milyar sampai US$35 milyar. Usaha untuk mengadili Soeharto gagal karena kesehatannya yang memburuk. Setelah menderita sakit berkepanjangan, ia meninggal karena kegagalan organ multifungsi di Jakarta pada tanggal 27 Januari 2008. Keluarga Soeharto Ketika itu keluarga Prawirowihardjo, orang tua angkatnya mengutus Mbok Bongkek sebagai pembawa pesan lamaran disertai foto Soeharto yang ketika itu berusia sekitar 26 tahun. Akhirnya, ia resmi menikah dengan Raden Ayu Siti Hartinah, anak KRMT Soemoharyomo. Soemoharyomo adalah seorang Wedana di Solo. Perkawinan Letnan Kolonel (Letkol) Soeharto dengan Siti Hartinah (yang kemudian dikenal dengan Tien Soeharto) dilangsungkan pada 26 Desember 1947 di Solo. Ketika itu, usia Soeharto 26 tahun dan Siti Hartinah berusia 24 tahun. Pasangan ini dikarunia enam putra-putri, yaitu Siti Hardiyanti Hastuti (Tutut), Sigit Harjojdanto, Bambang Trihatmodjo, Siti Hediati Herijadi (Titiek) , Hutomo Mandala Putra (Tommy), dan Siti Hutami Endang Adiningsih (Mamiek). Awal Hidup dan Pendidikan Pada 8 Juni 1921, Ibu Sukirah melahirkan bayi laki-laki di rumahnya yang sederhana di Dusun Kemusuk, Desa Argomulyo, Kecamatan Sedayu, Bantul, Yogyakarta. Kelahiran itu dibantu dukun bersalin bernama Mbah Kromodiryo yang juga adik kakek Sukirah, Mbah Kertoirono. Oleh ayahnya, Kertoredjo alias Wagiyo alias Panjang alias Kertosudiro bayi laki-laki itu diberi nama Soeharto. Dia adalah anak ketiga Kertosudiro dengan Sukirah yang dinikahinya setelah lama menduda. Dengan istri pertama, Kertosudiro yang menjadi petugas pengatur air desa atau ulu-ulu, dikaruniai dua anak. Perkawinan Kertosudiro dan Sukirah tidak bertahan lama. Keduanya bercerai tidak lama setelah Soeharto lahir. Sukirah menikah lagi dengan Pramono dan dikaruniai tujuh anak, termasuk putra kedua, Probosutedjo. Belum genap 40 hari, bayi Soeharto dibawa ke rumah Mbah Kromo karena ibunya sakit dan tidak bisa menyusui. Mbah Kromo kemudian mengajari Soeharto kecil untuk berdiri dan berjalan. Soeharto juga sering diajak ke sawah. Sering, Mbah Kromo menggendong Soeharto kecil di punggung ketika sedang membajak sawah. Kenangan itu tidak pernah dilupakan Soeharto. Terlebih ketika kakeknya memberi komando pada kerbau saat membajak sawah. Karena dari situlah, Soeharto belajar menjadi pemimpin. Soeharto juga suka bermain air, mandi lumpur atau mencari belut. Ketika semakin besar, Soeharto tinggal bersama kakeknya, Mbah Atmosudiro, ayah dari ibunya. Soeharto sekolah ketika berusia delapan tahun, tetapi sering berpindah. Semula disekolahkan di Sekolah Dasar (SD) di Desa Puluhan, Godean. Lalu, pindah ke SD Pedes (Yogyakarta) lantaran ibu dan ayah tirinya, Pramono pindah rumah ke Kemusuk Kidul. Kertosudiro kemudian memindahkan Soeharto ke Wuryantoro, Wonogiri, Jawa Tengah. Soeharto dititipkan di rumah bibinya yang menikah dengan seorang mantri tani bernama Prawirowihardjo. Soeharto diterima sebagai putra paling tua dan diperlakukan sama dengan putra-putri Prawirowihardjo. Soeharto kemudian disekolahkan dan menekuni semua pelajaran, terutama berhitung. Dia juga mendapat pendidikan agama yang cukup kuat dari keluarga bibinya. Kegemaran bertani tumbuh selama Soeharto menetap di Wuryantoro. Di bawah bimbingan pamannya yang mantri tani, Soeharto menjadi paham dan menekuni pertanian. Sepulang sekolah, Soeharto belajar mengaji di langgar bersama teman-temannya. Belajar mengaji bahkan dilakukan sampai semalam suntuk. Ia juga aktif di kepanduan Hizbul Wathan dan mulai mengenal para pahlawan seperti Raden Ajeng Kartini dan Pangeran Diponegoro dari sebuah koran yang sampai ke desa. Setamat Sekolah Rendah (SR) empat tahun, Soeharto disekolahkan oleh orang tuanya ke sekolah lanjutan rendah di Wonogiri. Setelah berusia 14 tahun, Soeharto tinggal di rumah Hardjowijono. Pak Hardjowijono adalah teman ayahnya yang pensiunan pegawai kereta api. Hardjowijono juga seorang pengikut setia Kiai Darjatmo, tokoh agama terkemuka di Wonogiri waktu itu. Karena sering diajak, Soeharto sering membantu Kiai Darjatmo membuat resep obat tradisional untuk mengobati orang sakit. Soeharto kembali ke kampung asalnya, Kemusuk untuk melanjutkan sekolah di Sekolah Menengah Pertama (SMP) Muhammadiyah di Yogyakarta. Itu dilakukannya karena di sekolah itu siswanya boleh mengenakan sarung dan tanpa memakai alas kaki (sepatu). Setamat SMP, Soeharto sebenarnya ingin melanjutkan ke sekolah yang lebih tinggi. Apa daya, ayah dan keluarganya yang lain tidak mampu membiayai karena kondisi ekonomi. Soeharto pun berusaha mencari pekerjaan ke sana ke mari, namun gagal. Ia kembali ke rumah bibinya di Wuryantoro. Di sana, ia diterima sebagai pembantu klerek pada sebuah Bank Desa (Volk-bank). Tidak lama kemudian, dia minta berhenti. Suatu hari pada tahun 1942, Soeharto membaca pengumuman penerimaan anggota Koninklijk Nederlands Indisce Leger (KNIL). KNIL adalah tentara kerajaan Belanda. Ia mendaftarkan diri dan diterima menjadi tentara. Waktu itu, ia hanya sempat bertugas tujuh hari dengan pangkat sersan, karena Belanda menyerah kepada Jepang. Sersan Soeharto kemudian pulang ke Dusun Kemusuk. Justru di sinilah, karier militernya dimulai. Karier Militer Pada 1 Juni 1940, ia diterima sebagai siswa di sekolah militer di Gombong, Jawa Tengah. Setelah enam bulan menjalani latihan dasar, ia tamat sekolah militer sebagai lulusan terbaik dan menerima pangkat kopral. Ia terpilih menjadi prajurit teladan di Sekolah Bintara, Gombong serta resmi menjadi anggota TNI pada 5 Oktober 1945. Dia bergabung dengan pasukan kolonial Belanda, KNIL. Saat Perang Dunia II berkecamuk pada 1942, ia dikirim ke Bandung untuk menjadi tentara cadangan di Markas Besar Angkatan Darat selama seminggu. Setelah berpangkat sersan tentara KNIL, dia kemudian menjadi komandan peleton, komandan kompi di dalam militer yang disponsori Jepang yang dikenal sebagai tentara PETA, komandan resimen dengan pangkat mayor, dan komandan batalyon berpangkat letnan kolonel. Setelah Perang Kemerdekaan berakhir, ia tetap menjadi Komandan Brigade Garuda Mataram dengan pangkat letnan kolonel. Ia memimpin Brigade Garuda Mataram dalam operasi penumpasan pemberontakan Andi Azis di Sulawesi. Kemudian, ia ditunjuk sebagai Komadan APRIS (Angkatan Perang Republik Indonesia Serikat) Sektor Kota Makassar yang bertugas mengamankan kota dari gangguan eks KNIL/KL. Pada 1 Maret 1949, ia ikut serta dalam serangan umum yangberhasil menduduki Kota Yogyakarta selama enam jam. Inisiatif itu muncul atas saran Sri Sultan Hamengku Buwono IX kepada Panglima Besar Soedirman bahwa Brigade X pimpinan Letkol Soeharto segera melakukan serangan umum di Yogyakarta dan menduduki kota itu selama enam jam untuk membuktikan bahwa Republik Indonesia (RI) masih ada. Pada usia sekitar 32 tahun, tugasnya dipindahkan ke Markas Divisi dan diangkat menjadi Komandan Resimen Infenteri 15 dengan pangkat letnan kolonel (1 Maret 1953). Pada 3 Juni 1956, ia diangkat menjadi Kepala Staf Panglima Tentara dan Teritorium IV Diponegoro di Semarang. Dari Kepala Staf, ia diangkat sebagai pejabat Panglima Tentara dan Teritorium IV Diponegoro. Pada 1 Januari 1957, pangkatnya dinaikkan menjadi kolonel. Lembaran hitam juga sempat mewarnai lembaran kemiliterannya. Ia dipecat oleh Jenderal Nasution sebagai Pangdam Diponegoro. Peristiwa pemecatan pada 17 Oktober 1959 tersebut akibat ulahnya yang diketahui menggunakan institusi militernya untuk meminta uang dari perusahaan-perusahan di Jawa Tengah. Kasusnya hampir dibawa ke pengadilan militer oleh Kolonel Ahmad Yani. Atas saran Jendral Gatot Subroto saat itu, dia dibebaskan dan dipindahkan ke Sekolah Staf dan Komando Angkatan Darat (SESKOAD) di Bandung, Jawa Barat. Pada usia 38 tahun, ia mengikuti kursus C SSKAD (Sekolah Staf dan Komando AD) di Bandung dan pangkatnya dinaikkan menjadi brigadir jenderal pada 1 Januari 1960. Kemudian, dia diangkat sebagai Deputi I Kepala Staf Angkatan Darat di usia 39 tahun. Pada 1 Oktober 1961, jabatan rangkap sebagai Panglima Korps Tentara I Caduad (Cadangan Umum AD) yang telah diembannya ketika berusia 40 tahun bertambah dengan jabatan barunya sebagai Panglima Kohanudad (Komando Pertahanan AD). Pada tahun 1961 tersebut, ia juga mendapatkan tugas sebagai Atase Militer Republik Indonesia di Beograd, Paris (Perancis), dan Bonn (Jerman). Di usia 41 tahun, pangkatnya dinaikkan menjadi mayor jenderal (1 Januari 1962) dan menjadi Panglima Komando Mandala Pembebasan Irian Barat dan merangkap sebagai Deputi Wilayah Indonesia Timur di Makassar. Sekembalinya dari Indonesia Timur, Soeharto yang telah naik pangkat menjadi mayor jenderal, ditarik ke markas besar ABRI oleh Jenderal A.H. Nasution. Di pertengahan tahun 1962, Soeharto diangkat sebagai Panglima Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat (Kostrad) hingga 1965. Sekitar setahun kemudian, tepatnya, 2 Januari 1962, Brigadir Jenderal Soeharto diangkat sebagai Panglima Komando Mandala Pembebasan Irian Barat. Mayor Jenderal Soeharto dilantik sebagai Menteri Panglima Angkatan Darat dan segera membubarkan Partai Komunis Indonesia (PKI) dan ormas-ormasnya. Setelah diangkat sebagai Panglima Komando Strategis Angkatan Darat (Kostrad) pada 1 Mei 1963, ia membentuk Komando Operasi Pemulihan Keamanan dan Ketertiban (Kopkamtib) untuk mengimbangi G-30-S yang berkecamuk pada 1 Oktober 1965. Dua hari kemudian, tepatnya 3 Oktober 1965, Mayjen Soeharto diangkat sebagai Panglima Kopkamtib. Jabatan ini memberikan wewenang besar untuk melakukan pembersihan terhadap orang-orang yang dituduh sebagai pelaku G-30-S/PKI. Naik Ke Kekuasaan Pada pagi hari 1 Oktober 1965, beberapa pasukan pengawal Kepresidenan, Tjakrabirawa di bawah Letnan Kolonel Untung Syamsuri bersama pasukan lain menculik dan membunuh enam orang jendral. Pada peristiwa itu Jendral A.H. Nasution yang menjabat sebagai Menteri Koordinator bidang Hankam dan Kepala Staf Angkatan Bersenjata berhasil lolos. Satu yang terselamatkan, yang tidak menjadi target dari percobaan kudeta adalah Mayor Jendral Soeharto, meski menjadi sebuah pertanyaan apakah Soeharto ini terlibat atau tidak dalam peristiwa yang dikenal sebagai G-30-S itu. Beberapa sumber mengatakan, Pasukan Tjakrabirawa yang terlibat itu menyatakan bahwa mereka mencoba menghentikan kudeta militer yang didukung oleh CIA yang direncanakan untuk menyingkirkan Presiden Soekarno dari kekuasaan pada “Hari ABRI”, 5 Oktober 1965 oleh badan militer yang lebih dikenal sebagai Dewan Jenderal. Peristiwa ini segera ditanggapi oleh Mayjen Soeharto untuk segera mengamankan Jakarta, menurut versi resmi sejarah pada masa Orde Baru, terutama setelah mendapatkan kabar bahwa Letjen Ahmad Yani, Menteri / Panglima Angkatan Darat tidak diketahui keberadaannya. Hal ini sebenarnya berdasarkan kebiasaan yang berlaku di Angkatan Darat bahwa bila Panglima Angkatan Darat berhalangan hadir, maka Panglima Kostrad yang menjalankan tugasnya. Tindakan ini diperkuat dengan turunnya Surat Perintah yang dikenal sebagai Surat Perintah 11 Maret (Supersemar) dari Presiden Soekarno yang memberikan kewenangan dan mandat kepada Soeharto untuk mengambil segala tindakan untuk memulihkan keamanan dan ketertiban. Langkah yang diambil Soeharto adalah segera membubarkan Partai Komunis Indonesia (PKI) sekalipun sempat ditentang Presiden Soekarno, penangkapan sejumlah menteri yang diduga terlibat G-30-S (Gerakan 30 September). Tindakan ini menurut pengamat internasional dikatakan sebagai langkah menyingkirkan Angkatan Bersenjata Indonesia yang pro-Soekarno dan pro-Komunis yang justru dialamatkan kepada Angkatan Udara Republik Indonesia di mana jajaran pimpinannya khususnya Panglima Angkatan Udara Laksamana Udara Omar Dhani yang dinilai pro Soekarno dan Komunis, dan akhirnya memaksa Soekarno untuk menyerahkan kekuasaan eksekutif. Tindakan pembersihan dari unsur-unsur komunis (PKI) membawa tindakan penghukuman mati anggota Partai Komunis di Indonesia yang menyebabkan pembunuhan sistematis sekitar 500 ribu “tersangka komunis”, kebanyakan warga sipil, dan kekerasan terhadap minoritas Tionghoa Indonesia. Soeharto dikatakan menerima dukungan CIA dalam penumpasan komunis. Diplomat Amerika 25 tahun kemudian mengungkapkan bahwa mereka telah menulis daftar “operasi komunis” Indonesia dan telah menyerahkan sebanyak 5.000 nama kepada militer Indonesia. Been Huang, bekas anggota kedutaan politik AS di Jakarta mengatakan di 1990 bahwa: “Itu merupakan suatu pertolongan besar bagi Angkatan Bersenjata. Mereka mungkin membunuh banyak orang, dan saya kemungkinan memiliki banyak darah di tangan saya, tetapi tidak seburuk itu. Ada saatnya di mana anda harus memukul keras pada saat yang tepat.” Howard Fenderspiel, ahli Indonesia di State Department’s Bureau of Intelligence and Research di 1965: “Tidak ada yang peduli, selama mereka adalah komunis, bahwa mereka dibantai. Tidak ada yang bekerja tentangnya.”1 Dia mengakhiri konfrontasi dengan Malaysia dalam rangka membebaskan sumber daya di militer. Setelah dilantik sebagai Menteri Panglima Angkatan Darat pada 14 Oktober 1965, ia segera membubarkan PKI dan ormas-ormasnya. Tepat 11 Maret 1966, dia menerima Surat Perintah Sebelas Maret (Supersemar) dari Presiden Soekarno melalui tiga jenderal, yaitu Basuki Rachmat, Amir Machmud, dan M Yusuf. Isi Supersemar adalah memberikan kekuasaan kepada Soeharto untuk dan atas nama Presiden/Panglima Tertinggi/Panglima Besar Revolusi agar mengambil tindakan yang dianggap perlu demi terjaminnya keamanan, ketenangan, serta kestabilan jalannya pemerintahan dan jalannya revolusi. Sehari kemudian, 12 Maret 1996, Menpangad Letjen Soeharto membubarkan PKI dan menyatakan sebagai partai terlarang di Indonesia. Karena situasi politik yang memburuk setelah meletusnya G-30-S/PKI, Sidang Istimewa MPRS pada Maret 1967, Soeharto yang telah menerima kenaikan pangkat sebagai jenderal bintang empat pada 1 Juli 1966 ditunjuk sebagai pejabat presiden berdasarkan Tap MPRS No XXXIII/1967 pada 22 Februari 1967. Selaku pemegang Ketetapan MPRS No XXX/1967, Soeharto kemudian menerima penyerahan kekuasaan pemerintahan dari Presiden Soekarno. Melalui Sidang Istimewa MPRS, pada 7 Maret 1967, Soeharto ditunjuk sebagai pejabat presiden sampai terpilihnya presiden oleh MPR hasil pemilihan umum. Jenderal Soeharto ditetapkan sebagai pejabat presiden pada 12 Maret 1967 setelah pertanggungjawaban Presiden Soekarno (NAWAKSARA) ditolak MPRS. Kemudian, Soeharto menjadi presiden sesuai hasil Sidang Umum MPRS (Tap MPRS No XLIV/MPRS/1968) pada 27 Maret 1968. Selain sebagai presiden, ia juga merangkap jabatan sebagai Menteri Pertahanan/Keamanan. Pada 1 Juni 1968 Lama. Mulai saat ini dikenal istilah Orde Baru. Susunan kabinet yang diumumkan pada 10 Juni 1968 diberi nama Kabinet Pembangunan “Rencana Pembangunan Lima Tahun” I. Pada 15 Juni 1968, Presiden Soeharto membentuk Tim Ahli Ekonomi Presiden yang terdiri atas Prof Dr Widjojo Nitisastro, Prof Dr Ali Wardhana, Prof Dr Moh Sadli, Prof Dr Soemitro Djojohadikusumo, Prof Dr Subroto, Dr Emil Salim, Drs Frans Seda, dan Drs Radius Prawiro. Pada 3 Juli 1971, presiden mengangkat 100 anggota DPR dari Angkatan Bersenjata dan memberikan 9 kursi wakil Provinsi Irian Barat untuk wakil dari Golkar. Setelah menggabungkan kekuatan-kekuatan partai politik, Soeharto dipilih kembali menjadi presiden oleh Sidang Umum MPR (Tap MPR No IX/MPR/1973) pada 23 Maret 1973 untuk jabatan yang kedua kali. Saat ini, Sri Sultan Hamengku Buwono IX mendampinginya sebagai wakil presiden. Pada usia 55 tahun, Soeharto memasuki masa pensiun dari dinas militer (Keprres No 58/ABRI/1974). Pencapaian puncak di dunia politik turut melengkapi kisahnya hidupnya sebagai seorang penguasa. Setelah mencapai posisi pucuk di republik, geliat kekuasaanya mulai menampakkan taringnya. Pada 20 Januari 1978, Presiden Soeharto melarang terbit tujuh surat kabar, yaitu [[Kompas]], [[Sinar Harapan]], [[Merdeka]], [[Pelita]], [[The Indonesian Times]], [[Sinar Pagi]], dan [[Pos Sore]]. Beberapa di antaranya minta maaf. Pada 22 Maret 1978, Soeharto dilantik kembali presiden untuk periode ketiga kalinya dan Adam Malik sebagai wakil presiden. Sidang Umum MPR 1 Maret 1983 memutuskan memilih kembali Soeharto sebagai presiden dan Umar Wirahadikusumah sebagai wakil presiden. Melalui Tap MPR No V tahun 1983, MPR mengangkat Soeharto sebagai Bapak Pembangunan Republik Indonesia. Pada 16 Maret 1983, Presiden Soeharto mengumumkan susunan Kabinet Pembangunan IV yang terdiri atas 21 menteri, tiga menteri koordinator, delapan menteri muda, dan tiga pejabat setingkat menteri. Pada 1 Januari 1984, Presiden Soeharto mengisi formulir keanggotaan Golkar dan sejak itu ia resmi menjadi anggota Golkar. Beberapa pengamat politik baik dalam negeri maupun luar negeri mengatakan bahwa Soeharto membersihkan parlemen dari komunis, menyingkirkan serikat buruh dan meningkatkan sensor. Dia juga memutuskan hubungan diplomatik dengan Republik Rakyat Cina dan menjalin hubungan dengan negara barat dan PBB. Dia menjadi penentu dalam semua keputusan politik. Jendral Soeharto dikatakan meningkatkan dana militer dan mendirikan dua badan intelijen – Komando Pemulihan Keamanan dan Ketertiban (Kopkamtib) dan Badan Koordinasi Intelijen Nasional (Bakin). Sekitar 2 juta orang dieksekusi dalam pembersihan massal dan lebih dari 200.000 ditangkap hanya karena dicurigai terlibat dalam kudeta. Banyak komunis, tersangka komunis dan yang disebut “musuh negara” dihukum mati (meskipun beberapa hukuman ditunda sampai 1990). Diduga bahwa daftar tersangka komunis diberikan ke tangan Soeharto oleh CIA. Sebagai tambahan, CIA melacak nama dalam daftar ini ketika rezim Soeharto mulai mencari mereka. Dukungan yang tidak dibicarakan ini dari Pemerintah Amerika Serikat untuk rezim Soeharto tetap diam sampai invasi Timor Timur, dan terus berlangsung sampai akhir 1990-an. Karena kekayaan sumber daya alamnya dan populasi konsumen yang besar, Indonesia dihargai sebagai rekan dagang Amerika Serikat dan begitu juga pengiriman senjata tetapi dipertahankan ke rezim Soeharto. Ketika Soeharto mengumjungi Washington pada 1995 pejabat administratif Clinton dikutip di New York Times mengatakan bahwa Soeharto adalah “orang seperti kita” atau “orang golongan kita”. Pada 12 Maret 1967 Soeharto diangkat sebagai Pejabat Presiden Indonesia oleh MPR Sementara. Setahun kemudian, pada 27 Maret 1968 dia resmi diangkat sebagai Presiden untuk masa jabatan lima tahun yang pertama. Dia secara langsung menunjuk 20% anggota MPR. Partai Golkar menjadi partai favorit dan satu-satunya yang diterima oleh pejabat pemerintah. Indonesia juga menjadi salah satu pendiri ASEAN. Ekonomi Indonesia benar-benar amburadul di pertengahan 1960-an. Soeharto pun kemudian meminta nasehat dari tim ekonom hasil didikan Barat yang banyak dikenal sebagai “mafia Berkeley”. Tujuan jangka pendek pemerintahan baru ini adalah mengendalikan inflasi, menstabilkan nilai rupiah, memperoleh hutang luar negeri, serta mendorong masuknya investasi asing. Dan untuk satu hal ini, kesuksesan mereka tidak bisa dipungkiri. Peran Sudjono Humardani sebagai asisten finansial besar artinya dalam pencapaian ini. Di bidang sosial politik, Soeharto menyerahkannya kepada Ali Murtopo sebagai asisten untuk masalah-masalah politik. Menghilangkan oposisi dengan melemahkan kekuatan partai politik dilakukan melalui fusi dalam sistem kepartaian. Sebagai Presiden Roma, Italia, 14 November 1985. Musim dingin yang membekap Kota Roma ketika itu turut menggigit tubuh setiap peserta Konfrensi ke-23 Organisasi Pangan dan Pertanian Dunia (FAO). Tidak kurang dari 165 negara anggota mengirimkan wakilnya ke perhelatan yang membetot perhatian mata dunia terhadap Indonesia kala itu. Presiden Soeharto yang sukses mengantarkan Indonesia dari pengimpor besar terbesar di dunia menjadi swasembada didapuk maju ke podium untuk memberikan pidatonya. Dia menyerahkan bantuan satu juta ton padi kering (gabah) dari para petani untuk diberikan kepada rakyat Afrika yang mengalami kelaparan. “Jika pembangunan di bidang pangan ini dinilai berhasil, itu merupakan kerja raksasa dari seluruh bangsa Indonesia,” kata Presiden Soeharto dalam pidatonya. Karena itu, FAO mengganjar keberhasilan itu dengan penghargaan khusus berbentuk medali emas pada 21 Juli 1986. Prestasi Soeharto di bidang pertanian memang fantastik atau dahsyat. Indonesia mengecap swasembada besar mulai 1984. Produksi besar pada tahun itu mencapai 25,8 juta ton. Padahal, data 1969 beras yang dihasilkan Indonesia hanya 12,2 juta ton. Hasil itu memaksa Indonesia mengimpor beras minimal 2 juta ton. Sebab itu, pada 10 Maret 1988, Soeharto kembali terpilih sebagai presiden oleh MPR yang kelima kalinya. Posisi wakil presiden diserahkan kepada Sudharmono. Sekali lagi, mata dunia tertuju lagi kepada seorang Soeharto. Karena sukses dalam pelaksanaan program kependudukan dan keluarga berencana, Presiden Soeharto mendapat piagam penghargaan perorangan di Markas Besar Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) di New York pada 8 Juni 1989. “Kenaikan produksi pangan tidak banyak berarti jika pertambahan jumlah penduduk tidak terkendali,” tandas Soeharto. Dia dianugerahi UN Population Award, penghargaan tertinggi PBB di bidang kependudukan. Penghargaan itu disampaikan langsung oleh Sekretaris Jenderal PBB, Javier de Cueller di Markas Besar PBB, New York bertepatan dengan ulang tahun Soeharto yang ke-68 pada 8 Juni 1989. Soeharto makin dilirik ketika berhasil menegakkan harkat bangsa Indonesia di latar ekonomi Asia. Di ASEAN, dia dianggap berjasa ikut mengembangkan organisasi regional ini sehingga diperhitungkan di dunia. “Tanpa kebaikan dan kehadiran Soeharto, kami akan menghabiskan banyak jatah produk domestic bruto di bidang pertahanan,” ujar Perdana Menteri Australia Paul Keating ketika itu. Paul Keating menyebut Soeharto sebagai “ayah”. Dalam bukunya, Soeharto; Political Biography, Robert Edward Elson menulis, “Soeharto adalah tokoh yang amat penting selama abad XX di Asia.” Dua Presiden Amerika Serikat, Richard Nixon dan Ronald Reagan juga memuji gebrakan Soeharto. Tetapi, Soeharto mengklaim dirinya anak petani dengan nilai-nilai biasa yang tidak berambisi menguasai negeri Indonesia dan mendahului kepentingan bangsa. “Saya di rumah, di antara istri dan anak-anak merasa sebagai seorang biasa, hanya secara kebetulan diberi kepecayaan oleh rakyat untuk memimpin negara ini sebagai presiden,” tutur Soeharto dalam suatu temu wicara pada Peringatan Hari Ibu ke-67 di Kecamatan Mojosari, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur pada 22 Desember 1989. Sebab itu, pada 14 September 1991, Presiden Soeharto menolak permintaan Amerika Serikat untuk memperoleh pangkalan militer di Indonesia setelah pindah dari Filipina. Soeharto dipilih oleh MPR sebagai presiden untuk yang keenam kalinya pada 10 Maret 1993. Kali ini, Try Sutrisno sebagai wakil presiden. Setelah enam kali berturut-turut ditetapkan MPR sebagai presiden, Soeharto mulai menyatakan jika dirinya tidak berambisi menjadi presiden seumur hidup (12 Maret 1994). Pada kepemimpinannya periode ini, Presiden Soeharto memberhentikan Prof Dr Satrio Budiharjo Joedono selaku Menteri Perdagangan sebelum akhir masa jabatan (6 Desember 1995). Soeharto yang mengawali kekuasaannya sebagai pejabat presiden pada 12 Maret 1967 dan menjadi presiden pada 27 Maret 1968 terus menggenggam jabatan itu selama 31 tahun. Semula ada yang memperkirakan bahwa Soeharto akan menolak pencalonannya kembali sebagai presiden untuk periode yang keenam pada tahun 1998 setelah istrinya meninggal dunia pada 28 April 1996. Perkiraan itu ternyata keliru. Ketika usianya mencapai 75 tahun, ia bukan saja bersedia untuk dicalonkan kembali tetapi menerima untuk diangkat kembali sebagai presiden untuk periode 1998-2003. Ia menerima penganugerahan Bintang Lima atau Pangkat Jenderal Besar saat berusia 76 tahun (39 September 1997). Pada 25 Juli 1996, Presiden Soeharto menerima PDI pimpinan Soerjadi dan menolak kepemimpinan Megawati Soekarnoputri untuk memimpin Partai Demokrasi Indonesia (PDI). Dua hari kemudian terjadi kerusuhan 27 Juli berdarah. Upaya Mengatasai Krisis dan Meredam oposisi Krisis moneter yang melanda Asia pada tahun 1997 menerpa juga ke Indonesia. Bahkan, krisis itu menerjang juga sektor krisis ekonomi. Pada 8 Oktober 1997, Presiden meminta bantuan IMF dan Bank Dunia untuk memperkuat sektor keuangan dan menyatakan badai pasti berlalu. Presiden minta seluruh rakyat tetap tabah dalam menghadapi gejolak krisis moneter (29 November 1997). Di tengah krisis ekonomi yang parah dan adanya penolakan yang cukup tajam, pada 10 Maret 1998, MPR mengesahkan Soeharto sebagai presiden untuk ketujuh kalinya. Kali ini, Prof Ing BJ Habibie sebagai wakil presiden. Pada 17 Maret 1998, ia menyumbangkan seluruh gaji dan tunjangannya sebagai presiden dan meminta kerelaan para pejabat tinggi lainnya untuk menyerahkan gaji pokoknya selama satu tahun dalam rangka krisis moneter. Menghadapi tuntutan untuk mundur, pada 1 Mei 1998, Soeharto menyatakan bahwa reformasi akan dipersiapkan mulai tahun 2003. Ketika di Mesir pada 13 Mei 1998, Presiden Soeharto menyatakan bersedia mundur kalau memang rakyat menghendaki dan tidak akan mempertahankan kedudukannya dengan kekuatan senjata. Sebelas menteri bidang ekonomi dan industri (ekuin) Kabinet Pembangunan VII mengundurkan diri (20 Mei 1998). Krisis moneter dan ekonomi benar-benar menggerogoti sistem kepemimpinannya. Dampaknya, Soeharto tidak bisa bertahan di pucuk kepemimpinan negeri. Hanya berselang 70 hari setelah diangkat kembali menjadi presiden untuk periode yang ketujuh kalinya, Soeharto terpaksa mundur dari jabatannya sebagai presiden. Presiden Soeharto lengser tepat 21 Mei 1998. Tepat pukul 09.10 WIB (Waktu Indonesia Barat), Soeharto berhenti dari jabatannya sebagai presiden. Layar kaca televisi saat itu menyiarkan secara langsung detik per detik proses pengunduran dirinya. Tanggal 12-20 Mei 1998 menjadi periode yang teramat panjang. Bagaimanapun, masa-masa itu kekuasaannya semakin tergerus oleh berbagai aksi dan peristiwa. Aksi mahasiswa menyebar ke seantero negeri. Ribuan mahasiswa menggelar aksi keprihatinan di berbagai tempat. Mahasiswa Trisaksi, Jakarta mengelar aksinya tidak jauh dari kampus mereka. Peserta aksi mulai keluar dari halaman kampus dan memasuki jalan artileri serta berniat datang ke Gedung MPR/DPR yang memang sangat stategis. Tanggal 12 Mei 1998 sore, terdengar siaran berita meninggalnya empat mahasiswa Trisakti. Sehari kemudian, tanggal 13 Mei 1998, jenasah keempat mahasiswa yang tewas diberangkatkan ke kediaman masing-masing. Mahasiswa yang hadir menyanyikan lagu Gugur Bunga. Tewasnya para mahasiswa disiarkan secara luas melalui pemberitaan radio, televise, dan surat kabar. Tewasnya keempat mahasiswa seakan sebagai ledakan suatu peristiwa yang lebih besar. Kamis, 14 Mei 1998, ibukota negara (Jakarta) dilanda kerusuhan hebat. Tanggal 15 Mei 1998, pesawat yang membawa Presiden Soeharto dan rombongan mendarat menjelang pukul 05.00 WIB pagi di pangkalan udara utama TNI AU Halim Perdanakusuma dari kunjungan ke Kairo, Mesir untuk mengikuti Konfrensi Tingkat Tinggi (KTT) Kelompok 15 (Group 15/G-15). Tanggal 16 Mei 1998, Presiden mengadakan serangkaian pertemuan termasuk berkonsultasi dengan unsure pimpinan DPR. Tanggal 17 Mei 1998, Menteri Pariwisata, Seni, dan Budaya Abdul Latief mengajukan surat pengunduran diri sebagai menteri. Tanggal 18 Mei 1998, ribuan mahasiswa mendatangi Gedung MPR/DPR. Aksi tersebut berakhir seiring dengan mundurnya Presiden Soeharto pada 21 Mei 1998. Mereka yang tewas adalah dua mahasiswa angkatan 1995 dan dua mahasiswa angkatan 1996. Angkatan 1995 terdiri dari Hery Hartanto (Fakultas Teknik Industri Jurusan Mesin) dan Hafidhin Alifidin Royan (Fakultas Teknik Industri Jurusan Mesin). Sedang, mahasiswa yang tewas angkatan 1996 adalah Elang Mulia Lesmana (Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan Jurusan Arsitektur) dan Hendriawan Sie (Fakultas Ekonomi Jurusan Manajemen) . Soeharto membangun dan memperluas konsep “Jalan Tengah”-nya Jenderal Nasution menjadi konsep dwifungsi untuk memperoleh dukungan basis teoritis bagi militer untuk memperluas pengaruhnya melalui pejabat-pejabat pemerintahan, termasuk cadangan alokasi kursi di parlemen dan pos-pos utama dalam birokrasi sipil. Peran dwifungsi ini adalah peran militer di bidang politik yang permanen. Sepak terjang Ali Murtopo dengan badan inteligennya mulai mengancam Soeharto. Persaingan antara Ali Moertopo dan Sumitro dipergunakan untuk menyingkirkan Ali. Namun Sumitro pun segera ditarik dari jabatannya dan kendali Kopkamtib dipegang langsung oleh Soeharto karena dianggap potensial mengancam. Beberapa bulan setelah peristiwa Malari sebanyak 12 surat kabar ditutup dan ratusan rakyat Indonesia termasuk mahasiswa ditangkap dan dipenjarakan. Pada 1978 untuk mengeliminir gerakan mahasiswa maka segera diberlakukannya NKK/BKK (Normalisasi Kehidupan Kampus/Badan Koordinasi Kemahasiswaan). Kebijakan ini ditentang keras oleh banyak organisasi mahasiswa. Hubungan kegiatan mahasiswa dengan pihak kampus hanyalah kepada mereka yang diperbolehkan pemerintah lewat mekanisme kontrol dekanat dan rektorat. Mulut pers pun dibungkam dengan lahirnya UU Pokok Pers No. 12 tahun 1982. UU ini mengisyaratkan adanya restriksi atau peringatan mengenai isi pemberitaan ataupun siaran. Organisasi massa yang terbentuk harus memperoleh izin pemerintah dengan hanya satu organisasi profesi buatan pemerintah yang diperbolehkan berdiri. Sehingga organisasi massa tak lebih dari wayang-wayang Orde Baru. Kemudian pada tahun 1979-1980 muncul sekelompok purnawirawan perwira tinggi angkatan bersenjata dan tokoh-tokoh sipil yang dikenal kritis, yang tergabung dalam Petisi 50, mengeluarkan serial selebaran yang mengeluhkan sikap politik pemerintah Orde Baru yang menjadikan Angkatan Darat sebagai pendukung kemenangan Golkar, serta menuntut adanya reformasi politik. Sebagai balasannya, pemerintah mencekal mereka. Kelompok ini pun gagal serta tak pernah mampu tampil lagi sebagai kelompok oposisi yang efektif terhadap pemerintahan Orde Baru. Puncak Orde Baru Pada masa pemerintahannya, Presiden Soeharto menetapkan pertumbuhan ekonomi sebagai pokok tugas dan tujuan pemerintah. Dia mengangkat banyak teknokrat dan ahli ekonomi yang sebelumnya bertentangan dengan Presiden Soekarno yang cenderung bersifat sosialis. Teknokrat-teknokrat yang umumnya berpendidikan barat dan liberal (Amerika Serikat) diangkat adalah lulusan Berkeley sehingga mereka lebih dikenal di dalam klik ekonomi sebagai Mafia Berkeley di kalangan Ekonomi, Industri dan Keuangan Indonesia. Pada masanya, Indonesia mendapatkan bantuan ekonomi dan keuangan dari negara-negara donor (negara-negara maju) yang tergabung dalan IGGI yang diseponsori oleh pemerintah Belanda. Namun pada tahun 1992, IGGI dihentikan oleh pemerintah Indonesia karena dianggap turut campur dalam urusan dalam negeri Indonesia, khususnya dalam kasus Timor Timur pasca Insiden Dili. Peran IGGI ini digantikan oleh lembaga donor CGI yang disponsori Perancis. Selain itu, Indonesia mendapat bantuan dari lembaga internasional lainnya yang berada dibawah PBB seperti UNICEF, UNESCO dan WHO. Namun sayangnya, kegagalan manajemen ekonomi yang bertumpu dalam sistem trickle down effect (menetes ke bawah) yang mementingkan pertumbuhan dan pengelolaan ekonomi pada segelintir kalangan serta buruknya manajemen ekonomi perdagangan industri dan keuangan (EKUIN) pemerintah, membuat Indonesia akhirnya bergantung pada donor Internasional terutama paska Krisis 1997. Dalam bidang ekonomi juga, tercatat Indonesia mengalami swasembada beras pada tahun 1984. Namun prestasi itu ternyata tidak dapat dipertahankan pada tahun-tahun berikutnya. Kemudian kemajuan ekonomi Indonesia saat itu dianggap sangat signifikan sehingga Indonesia sempat dimasukkan dalam negara yang mendekati negara-negara Industri Baru bersama dengan Malaysia, Filipina dan Thailand, selain Singapura, Republik Cina, dan Korea Selatan. Di bidang politik, Presiden Soeharto melakukan penyatuan partai-partai politik sehingga pada masa itu dikenal tiga partai politik yakni Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Golongan Karya (Golkar) dan Partai Demokrasi Indonesia (PDI) dalam upayanya menyederhanakan kehidupan berpolitik di Indonesia sebagai akibat dari politik masa presiden Soekarno yang menggunakan sistem multipartai yang berakibat pada jatuh bangunnya kabinet dan dianggap penyebab mandeknya pembangunan. Kemudian dikeluarkannnya UU Politik dan Asas tunggal Pancasila yang mewarnai kehidupan politik saat itu. Namun dalam perjalanannya, terjadi ketimpangan dalam kehidupan politik di mana muncullah istilah “mayoritas tunggal” di mana GOLKAR dijadikan partai utama dan mengebirikan dua parpol lainnya dalam setiap penyelenggaraan PEMILU. Berbagai ketidakpuasan muncul, namun dapat diredam oleh sistem pada masa itu. Seiring dengan naiknya taraf pendidikan pada masa pemerintahannya karena pertumbuhan ekonomi, muncullah berbagai kritik dan ketidakpuasan atas ketimpangan ketimpangan dalam pembangunan. Kesenjangan ekonomi, sosial dan politik memunculkan kalangan yang tidak puas dan menuntut perbaikan. Kemudian pada masa pemerintahannya, tercatat muncul peristiwa kekerasan di masyarakat yang umumnya sarat kepentingan politik, selain memang karena ketidakpuasan dari masyarakat. Beberapa catatan atas tindakan represif Orde Baru Presiden Soeharto dinilai memulai penekanan terhadap suku Tionghoa, melarang penggunaan tulisan Tionghoa tertulis di berbagai material tertulis, dan menutup organisasi Tionghoa karena tuduhan simpati mereka terhadap komunis. Walaupun begitu, Soeharto terlibat persahabatan yang akrab dengan Lee Kuan Yew yang pernah manjadi Perdana Menteri Singapura yang beretnis Tionghoa. Pada 1970 Soeharto melarang protes pelajar setelah demonstrasi yang meluas melawan korupsi. Sebuah komisi menemukan bahwa korupsi sangat umum. Soeharto menyetujui hanya dua kasus dan kemudian menutup komisi tersebut. Korupsi kemudian menjadi sebuah endemik. Dia memerintah melalui kontrol militer dan penyensoran media. Dia menguasai finansial dengan memberikan transaksi mudah dan monopoli kepada saudara-saudaranya, termasuk enam anaknya. Dia juga terus memainkan faksi berlainan di militer melawan satu sama lain, dimulai dengan mendukung kelompok nasionalis dan kemudian mendukung unsur Islam. Pada 1973 dia memenangkan jangka lima-tahun berikutnya melalui pemilihan “electoral college“. dan juga terpilih kembali pada 1978, 1983, 1988, 1993, dan 1998. Soeharto mengubah UU Pemilu dengan mengizinkan hanya tiga partai yang boleh mengikuti pemilihan, termasuk partainya sendiri, Golkar. Oleh karena itu semua partai Islam yang ada diharuskan bergabung menjadi Partai Persatuan Pembangunan, sementara partai-partai non-Islam (Katolik dan Protestan) serta partai-partai nasionalis digabungkan menjadi Partai Demokrasi Indonesia. Pada 1975, dengan persetujuan bahkan permintaan Amerika Serikat dan Australia, ia memerintahkan pasukan Indonesia untuk memasuki bekas koloni Portugal Timor Timur setelah Portugal mundur dan gerakan Fretilin memegang kuasa yang menimbulkan kekacauan di masyarakat Timor Timur Sendiri, serta kekhawatiran Amerika Serikat atas tidakan Fretilin yang menurutnya mengundang campur tangan Uni Soviet. Kemudian pemerintahan pro integrasi dipasang oleh Indonesia meminta wilayah tersebut berintegrasi dengan Indonesia. Pada 15 Juli 1976 Timor Timur menjadi provinsi Timor Timur sampai wilayah tersebut dialihkan ke administrasi PBB pada 1999. Korupsi menjadi beban berat pada 1980-an. Pada 5 Mei 1980 sebuah kelompok yang kemudian lebih dikenal dengan nama Petisi 50 menuntut kebebasan politik yang lebih besar. Kelompok ini terdiri dari anggota militer, politisi, akademik, dan mahasiswa. Media Indonesia menekan beritanya dan pemerintah mecekal penandatangannya. Setelah pada 1984 kelompok ini menuduh bahwa Soeharto menciptakan negara satu partai, beberapa pemimpinnya dipenjarakan. Catatan hak asasi manusia Soeharto juga semakin memburuk dari tahun ke tahun. Pada 1993 Komisi HAM PBB membuat resolusi yang mengungkapkan keprihatinan yang mendalam terhadap pelanggaran hak-hak asasi manusia di Indonesia dan di Timor Timur. Presiden AS Bill Clinton mendukungnya. Pada 1996 Soeharto berusaha menyingkirkan Megawati Soekarnoputri dari kepemimpinan Partai Demokrasi Indonesia (PDI), salah satu dari tiga partai resmi. Di bulan Juni, pendukung Megawati menduduki markas besar partai tersebut. Setelah pasukan keamanan menahan mereka, kerusuhan pecah di Jakarta pada tanggal 27 Juli 1996 (peristiwa Sabtu Kelabu) yang dikenal sebagai “Peristiwa Kudatuli” (Kerusuhan Dua Tujuh Juli). Presiden Soeharto Mengundurkan Diri Pada 1997, menurut Bank Dunia, 20 sampai 30% dari dana pengembangan Indonesia telah disalahgunakan selama bertahun-tahun. Krisis finansial Asia di tahun yang sama tidak membawa hal bagus bagi pemerintahan Presiden Soeharto ketika ia dipaksa untuk meminta pinjaman, yang juga berarti pemeriksaan menyeluruh dan mendetail dari IMF. Mekipun sempat menyatakan untuk tidak dicalonkan kembali sebagai Presiden pada periode 1998-2003, terutama pada acara Golongan Karya, Soeharto tetap memastikan ia terpilih kembali oleh parlemen untuk ketujuh kalinya di Maret 1998. Setelah beberapa demonstrasi, kerusuhan, tekanan politik dan militer, serta berpuncak pada pendudukan gedung DPR/MPR RI, Presiden Soeharto mengundurkan diri pada 21 Mei 1998 untuk menghindari perpecahan dan meletusnya ketidakstabilan di Indonesia. Pemerintahan dilanjutkan oleh Wakil Presiden Republik Indonesia, B.J. Habibie. Dalam pemerintahannya yang berlangsung selama 32 tahun lamanya, telah terjadi penyalahgunaan kekuasaan termasuk korupsi dan pelanggaran HAM. Hal ini merupakan salah satu faktor berakhirnya era Soeharto. Di Credentials Room, Istana Merdeka, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta, Presiden Soeharto membacakan pidato yang terakhir kali, demikian: Sejak beberapa waktu terakhir, saya mengikuti dengan cermat perkembangan situasi nasional kita, terutama aspirasi rakyat untuk mengadakan reformasi di segala bidang kehidupan berbangsa dan bernegara. Atas dasar pemahaman saya yang mendalam terhadap aspirasi tersebut dan terdorong oleh keyakinan bahwa reformasi perlu dilaksanakan secara tertib, damai, dan konstitusional. Demi terpeliharanya persatuan dan kesatuan bangsa serta kelangsungan pembangunan nasional, saya telah menyatakan rencana pembentukan Komite Reformasi dan mengubah susunan Kabinet Pembangunan VII. Namun demikian, kenyataan hingga hari ini menunjukkan Komite Reformasi tersebut tidak dapat terwujud karena tidak adanya tanggapan yang memadai terhadap rencana pembentukan Komite tersebut. Dalam keinginan untuk melaksanakan reformasi dengan cara sebaik-baiknya tadi, saya menilai bahwa dengan tidak dapat diwujudkannya Komite Reformasi, maka perubahan susunan Kabinet Pembangunan VII menjadi tidak diperlukan lagi. Dengan memperhatikan keadaan di atas, saya berpendapat sangat sulit bagi saya untuk dapat menjalankan tugas pemerintahan negara dan pembangunan dengan baik. Oleh karena itu, dengan memperhatikan Pasal 8 UUD 1945 dan secara sungguh-sungguh memperhatikan pandangan pimpinan DPR dan pimpinan Fraksi-fraksi yang ada di dalamnya, saya memutuskan untuk menyatakan berhenti dari jabatan saya sebagai Presiden RI terhitung sejak saya bacakan pernyataan ini pada hari Kamis 21 Mei 1998. Pernyataan saya berhenti dari jabatan sebagai Presiden RI saya sampaikan di hadapan saudara-saudara pimpinan DPR dan juga adalah pimpinan MPR pada kesempatan silaturahmi. Sesuai Pasal 8 UUD 1945, maka Wakil Presiden RI, Prof Dr Ir BJ Habibie yang akan melanjutkan sisa waktu jabatan Presiden/Mandataris MPR 1998-2003. Atas bantuan dan dukungan rakyat selama saya memimpin negara dan bangsa Indonesia ini saya ucapkan terima kasih dan minta maaf bila ada kesalahan dan kekurangan-kekurangannya semoga bangsa Indonesia tetap jaya dengan Pancasila dan UUD 1945. Mulai hari ini pula Kabinet Pembangunan VI demisioner dan kepada para menteri saya ucapkan terima kasih. Oleh karena keadaan tidak memungkinkan untuk menyelenggarakan pengucapan sumpah di hadapan DPR, maka untuk menghindari kekosongan pimpinan dalam menyelenggarakan pemerintahan negara, kiranya saudara wakil presiden sekarang juga akan melaksanakan sumpah jabatan presiden di hadapan Mahkamah Agung RI. Sesaat kemudian, Presiden Soeharto menyerahkan pucuk pimpinan negeri kepada Prof Dr Ing BJ Habibie. Setelah melaksanakan sumpah jabatan, akhirnya BJ Habibie resmi memangku jabatan presiden ke-3 RI. Ucapan selamat datang mulai dari mantan Presiden Soeharto, pimpinan dan wakil-wakil pimpinan MPR/DPR, para menteri serta siapa saja yang turut dalam pengucapan sumpah jabatan presiden ketika itu. Tak berselang terlalu lama, Menteri Pertahanan Keamanan merangkap Panglima ABRI Jenderal TNI Wiranto membacakan pernyataan sikap, demikian: pertama, memahami situasi yang berkembang dan aspirasi masyarakat, ABRI mendukung dan menyambut baik permintaan berhenti Bapak Soeharto sebagai Presiden RI serta berdasarkan konstutusi mendukung Wakil Presiden Bapak BJ Habibie sebagai Presiden RI. Kedua, ABRI yang tetap kompak dan satu berharap dan mengajak kepada seluruh rakyat Indonesia untuk menerima kehendak pribadi Presiden Soeharto tersebut yang telah sesuai dengan konstitusi, yakni Pasal 8 UUD 1945. Ketiga, dalam hal ini, ABRI akan tetap berperan aktif guna mencegah penyimpangan dan hal-hal lain yang dapat mengancam keutuhan bangsa. Keempat, menjunjung tinggi nilai luhur budaya bangsa, ABRI akan tetap menjaga keselamatan dan kehormatan para mantan Presiden/Mandataris MPR termasuk Bapak Soeharto beserta keluarganya. Kelima, ABRI mengajak semua pihak agar bersikap tenang, mencegah terjadinya kerusuhan dan tindak kekerasan yang akhirnya akan merugikan masyarakat sendiri. Kasus dugaan korupsi Setelah Soeharto resmi mundur dari jabatannya sebagai presiden, berbagai elemen masyarakat mulai menuntut agar digelar pengusutan dan pengadilan atas mantan presiden yang bekuasa paling lama di Indonesia itu. Pada 1 September 1998, tim Kejaksaan Agung mengumumkan adanya indikasi penggunaan uang yayasan di bawah pemerintahan mantan Presiden Soeharto. Melalui Televisi Pendidikan Indonesia (TPI) pada 6 September 1998, Soeharto muncul dan menyatakan bahwa dia tidak mempunyai kekayaan di luar negeri. Jaksa Agung AM Ghalib dan Menko Wasbang/PAN Hartarto menemuinya di Jalan Cendana (Jakarta) untuk mengklarifikasi penyataan tersebut (21 September 1998). Pada 21 November 1998, Fraksi Karya Pembangunan (FKP) mengusulkan kepada pemerintah agar menetapkan mantan Presiden Soeharto sebagai tahanan kota. Ini merupakan tindak awal pengusutan harta dan kekayaan Soeharto yang diduga berasal dari Kolusi, Korupsi, dan Nepotisme (KKN). Pada 3 Desember 1998, Presiden BJ Habibie menginstruksikan Jaksa Agung AM Ghalib segera mengambil tindakan hukum memeriksa mantan Presiden Soeharto. Pada 9 Desember 1998, Soeharto diperiksa tim Kejaksaan Agung di Kejaksaan Tinggi Jakarta sehubungan dengan dana yayasan, program mobil nasional, kekayaan Soeharto di luar negeri, dan kasus Tapos. Majalah Time melansir berita tentang kekayaan Soeharto di luar negeri yang mencapai 15 miliar dollar AS (22 Mei 1999). Pada 27 Mei 1999, Soeharto menyerahkan surat kuasa khusus kepada Jaksa Agung AM Ghalib untuk menelisik kekayaannya di Swiss dan Austria, seperti diberitakan Majalah Time. Pada 2 Juni 1999, Soeharto mengadukan Majalah Time ke Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia atas tuduhan memfitnah pada pemberitaannya. Soeharto menuntut ganti rugi sekitar 27 miliar dollar AS. Soeharto memiliki dan mengetuai tujuh buah yayasan, yaitu Yayasan Dana Sejahtera Mandiri, Yayasan Supersemar, Yayasan Dharma Bhakti Sosial (Dharmais), Yayasan Dana Abadi Karya Bhakti (Dakab), Yayasan Amal Bhakti Muslim Pancasila, Yayasan Dana Gotong Royong Kemanusiaan, Yayasan Trikora. Pada 1995, Soeharto mengeluarkan Keputusan Presiden Nomor 90 Tahun 1995. Keppres ini menghimbau para pengusaha untuk menyumbang 2 persen dari keuntungannya untuk Yayasan Dana Mandiri. Hasil penyidikan kasus tujuh yayasan Soeharto menghasilkan berkas setebal 2.000-an halaman. Berkas ini berisi hasil pemeriksaan 134 saksi fakta dan 9 saksi ahli, berikut ratusan dokumen otentik hasil penyitaan dua tim yang pernah dibentuk Kejaksaan Agung, sejak tahun 1999. Menurut Transparency International, Soeharto menggelapkan uang dengan jumlah terbanyak dibandingkan pemimpin dunia lain dalam sejarah dengan perkiraan 15–35 miliar dolar A.S. selama 32 tahun masa pemerintahannya. Pada 12 Mei 2006, bertepatan dengan peringatan sewindu Tragedi Trisakti, Jaksa Agung Abdul Rahman Saleh mengeluarkan pernyataan bahwa pihaknya telah mengeluarkan Surat Keputusan Penghentian Penuntutan (SKPP) perkara mantan Presiden Soeharto, yang isinya menghentikan penuntutan dugaan korupsi mantan Presiden Soeharto pada tujuh yayasan yang dipimpinnya dengan alasan kondisi fisik dan mental terdakwa yang tidak layak diajukan ke persidangan. SKPP itu dikeluarkan Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan pada 11 Mei 2006, namun SKPP ini lalu dinyatakan tidak sah oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada 12 Juni 2006. Peninggalan Bidang Politik Sebagai presiden Indonesia selama lebih dari 30 tahun, Soeharto telah banyak mempengaruhi sejarah Indonesia. Dengan pengambil alihan kekuasaan dari Soekarno, Soeharto dengan dukungan dari Amerika Serikat memberantas paham komunisme dan melarang pembentukan partai komunis. Dijadikannya Timor Timur sebagai provinsi ke-27 (saat itu) juga dilakukannya karena kekhawatirannya bahwa partai Fretilin (Frente Revolucinaria De Timor Leste Independente /partai yang berhaluan sosialis-komunis) akan berkuasa di sana bila dibiarkan merdeka. Hal ini telah mengakibatkan menelan ratusan ribu korban jiwa sipil. Bidang Kesehatan Untuk mengendalikan jumlah penduduk Indonesia, Soeharto memulai kampanye Keluarga Berencana yang menganjurkan setiap pasangan untuk memiliki secukupnya 2 anak. Hal ini dilakukan untuk menghindari ledakan penduduk yang nantinya dapat mengakibatkan berbagai masalah, mulai dari kelaparan, penyakit sampai kerusakan lingkungan hidup. Bidang Pendidikan Dalam bidang pendidikan Soeharto mempelopori proyek Wajib Belajar yang bertujuan meningkatkan rata-rata taraf tamatan sekolah anak Indonesia. Pada awalnya, proyek ini membebaskan murid pendidikan dasar dari uang sekolah (Sumbangan Pembiayaan Pendidikan) sehingga anak-anak dari keluarga miskin juga dapat bersekolah. Hal ini kemudian dikembangkan menjadi Wajib Belajar 9 tahun. Meninggal dan Pemakaman Di tengah upaya membela diri berkaitan dengan kasus penyalahgunaan kekuasaan, Soeharto terkena serangan stroke ringan dan dirawat selama sepuluh hari di Rumah Sakit Pusat Pertamina (RSPP), Jakarta pada 20 Juni 1999. Pada 14 Agustus 1999, Soeharto dirawat untuk kedua kalinya di RSPP selama lima hari, karena pendarahan pasa usus. Pada 7 Mei 2006, Soeharto kembali masuk RSPP dan menjalani operasi pembedahan untuk menghentikan pendarahan pada saluran cerna oleh tim dokter terpadu. Soeharto kembali dirawat di RSPP karena kadar hemoglobin rendah, tekanan darah turun, dan ada penimbunan cairan sehingga tubuhnya membengkak. Setelah dirawat 245 hari sejak 4 Januari 2008, Soeharto meninggal dunia pada 27 Januari 2008 akibat kegagalan multi-organ. Minggu, 27 Januari 2008 pukul 13.10 WIB, 27 Januari 2008 di hari ke-24 dirawat di RSPP (Jakarta), mantan Presiden Soeharto dipanggil Sang Khalik. Kepastian kabar wafatnya Soeharto bukan disampaikan oleh keluarga, pengacara, dokter, atau pejabat negara. Kabar itu disampaikan langsung dan pertama kali kepada wartawan oleh Kepala Kepolisian Sektor Kebayoran Baru Komisaris Dicky Sondani di depan lobi utama RSPP sepuluh menit setelah Soeharto wafat. Keterangan resmi Soeharto meninggal baru disampaikan Siti Hardiyanti Hastuti Indra Rukmana (Tutut) bersama dua adiknya dan Tim Dokter Kepresidenan pada pukul 13.45 WIB pada hari Minggu tanggal 27 Januari 2008. Suasana di RSPP pada akhir pecan itu sepi. Wartawan yang meliput berita tentang mantan orang kuat di Indonesia itu pun tidak banyak. Sejak dinyatakan Soeharto dalam keadaan kritis, wartawan mulai berdatangan. Di sekitar lobi utama RSPP suasana berubah tegang ketika lima tentara lewat di antara tempat parkir mobil. Semua kameramen televise langsung bergerak ke depan rumah sakit. Komisaris Dicky Sondani yang datang ke RSPP sekitar pukul 12.30 WIB terlihat mondar-mandir. Sebentar masuk ke dalam rumah sakit, kemudian keluar lagi. Awalnya, puluhan wartawan yang berjaga tidak menghiraukan kehadiran Kapolres Kebayoran Baru, Jakarta tersebut. Para wartawan menganggap bahwa Dicky sedang berjaga-jaga untuk menanti kehadiran pejabat negara. Rasa penasaran wartawan memuncak saat polisi dan tentara semakin banyak yang datang dan Dicky masih mondar-mandir. Ketika Dicky keluar lobi utama, dia berdiri pas di depan pintu, wartawan sepakat bertanya ada apa dengan pengamanan yang ketat itu. Dicky berada di tengah kerumunan wartawan dan kamera televise mengarah ke wajahnya. Tepat pukul 13.20 WIB, Dicky mengatakan,” Telah berpulang ke Rahmatullah, Haji Muhammad Soeharto pukul 13.10 WIB. Rencanya akan dibawa ke Cendana, tetapi belum tahu pukul berapa.” Berulang kali Dicky harus mengulang kalimat itu karena banyak kameramen dan reporter radio yang belum merekam suaranya. Bahkan, ada yang meminta Dicky bersuara hanya untuk mengatakan jam berapa Soeharto meninggal. Semua orang membutuhkan suara Dicky yang menjadi pemberi informasi pertama untuk publik. Warga yang ingin berbelasungkawa diizinkan memasuki kediaman keluarga Soeharto pada malamnya. Warga boleh masuk secara berombongan, sekitar 20 orang untuk setiap rombongan. Warga pun memanfaatkan kesempatan itu. Soeharto meninggalkan wasiat kepada keluarga agar dimakamkan di sisi almarhumah Ny Tien Soeharto di Kompleks Astana Giribangun, Solo, Jawa Tengah, sebelum dzuhur, sekitar pukul 12.00 WIB. Jenasah Soeharto diserahkan oleh pihak keluarga yang diwakili Tutut kepada pemerintah pada Senin, 28 Januari 2008 pagi untuk selanjutnya diberangkatkan ke Solo, Jawa Tengah. Nun di ketinggian 666 meter di atas permukaan laut, Soeharto mendirikan istana terakhirnya. Istana itu bernama Astana Giribangun. Inilah sebuah kompleks makam termuda leluhur dinasti Mataram Imogiri, Yogyakarta. Astana Giribangun terletak di lereng barat Gunung Lawu, persisnya di Kelurahan Karangbangun, Kecamatan Matesih, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah. Kira-kiranya jaraknya 40 kilometer dari Kota Solo. Giribangun berdampingan dengan Gunung Mangadeg yang memiliki ketinggian 750 meter di atas permukaan laut. Mengutip buku Panduan Berziarah Astana Giribangun koleksi Perpustakaan Rekso Pustoko Puro Mangkunegaran (Solo), usia Astana Giribangun sebagai salah satu makam leluhur keluarga besar Mangkunegaran adalah kompleks makam termuda dibandingkan kompleks makam lain. Urutannya adalah Makam Mangkunegaran Kartasura di Imogiri Bantul (Yogyakarta), Astana Mangadeg Astana Girilayu, Astana Oetara, Astana Giri, Astana Kablokan, Pesarean Mantenan, Pesarean Karangtengah, Pesarean Randusongo, Pesarean Temuireng, Pesarean Ngendo Kerten, dan Astana Giribangun. Di belakang atau di sebelah setalan bukit Giribangun mengalir Kali Samin. Di depan pintu kompleks Makam Giribangun yang selalu tertutup terdapat dua pohon jambu mawar yang masing-masing berada di kanan-kiri pintu. Ini memang sebuah tempat yang teduh dan nyaman. Fasilitas kompleks makam juga lengkap, seperti pelereman atau bangunan khusus untuk menginap keluarga Soeharto dan masjid. Pengurus dan pegawai Astana Giribangun juga secara berdedikasi memeliharanya. Kayu jati masih tampak mengkilap, sesekali dipelitur. Makam rajin dipoles, bunga peziarah selalu dibersihkan setiap pagi, dan karpet pun dicuci setiap minggu. Semua siap di makam yang dibangun oleh 700 pekerja tanpa penggunakan traktor dan alat berat lainnya itu. Makam yang terletak sekitar 35 kilometer dari Solo itu dapat ditempuh dalam waktu sekitar satu jam karena jalan menuju kompleks makam dari Matesih sangat lancar. Astana Giribangun dibangun oleh Yayasan Mangadeg, sebuah yayasan yang bertujuan membangun dan memperbaiki makam-makam leluhur seperti makam Pangeran Sambernyawa. Soeharto dan Hartinah (Tien Soeharto) masuk sebagai pendiri yayasan yang berdiri pada 28 Oktober 1969 tersebut. Makam yang dibangun di atas bukit Giribangun diresmikan pada Jumat Wage, 23 Juli 1976. Acara tersebut ditandai dengan dipindahkannya kerangka jenazah ayah dan ibu Hartinah, KRMTH Soemoharjomo dan KRA Soeharjomo. Karena kompleks makam Astana Mangadeg semakin penuh, pada 27 November 1974, pembangunan Astana Giribangun dimulai. Waktu itu, Gunung Bangun dipotong sekitar 22 meter agar ketinggiannya tidak melebihi Astana Mangadeg. Upacara peresmiannya dilakukan pada 23 Juli 1976. Bangunan utama makam terdiri atas bagian yang ditandai dengan trap-trap. Bagian pelataran bawah disebut Cungkup Argotuwuh. Siapa pun yang masuk ke area ini harus melepaskan alas kaki. Anggota keluarga Yayasan Mangadeg dapat dimakamkan di area seluas 700 meter persegi ini. Trap selanjutnya adalah Argokembang dengan luas 600 meter persegi. Yang paling puncak adalah Argosari seluar 300 meter persegi. Di Argosari inilah terletak makam utama keluarga Soeharto, yaitu di ruangan 80 meter persegi dikelilingi gebyok ukiran. Terletak di tingkat teratas dari makam dengan kapasitas 65 badan. Terdiri dari Cungkup Argosari dalam dinding gebyok lima badan, emper Cungkup Argosasi 12 badan, dan selasar Cungkup Argosari 45 badan. Karpet empuk cokelat muda terhampar di rungan ini. Seluruh bangunan didominasi kayu jati; dari kayu untuk atap hingga tiang penyangga. Pada bangunan utama terdapat empat makam yang sudah lama terisi dan satu petak yang sengaja dikosongkan. Berurutan dari ujung timur terdapat makam kakak tertua Hartinah, Siti Hartini Oudang, kemudian ayah dan ibu Harinah. Di ujung paling barat ada makam Hartinah. Di antara makam itulah, makam Soeharto berada. Emper Cungkup Argosari direncanakan dipergunakan bagi putra-putri dan menantu, yakni enam pasang badan atau 12 badan. Selasar Cungkup Argosari dicadangkan untuk pengurus Yayasan Mangadeg, yaitu penasihat 10 badan, pengurus harian 14 badan, anggota pengurus/komisaris 14 badan, direksi, dan komisaris 10 badan. Untuk makam tingkat kedua, yakni Argokembang diperuntukkan bagi para anggota pengurus pleno dan seksi Yayasan Mangadeg dan bukan anggota Yayasan Mangadeg yang oleh pengurus yayasan dianggap banyak memberikan jasa-jasa kepada yayasan. Argokembang berkapasitas 58 pasang atau 116 badan. Tingkat terakhir adalah Argotuwuh. Tingkat ini diperuntukkan bagi para pengurus pleno dan anggota seksi yayasan. Di samping itu, untuk keluarga besar Yayasan Mangadeg, bukan anggota pengurus yayasan yang dianggap banyak memberikan jasa-jasa kepada yayasan. Akomodasi ini berkapasitas 78 pasang atau 156 calon badan. Wafat Soeharto Kemudian sekitar pukul 14.35, jenazah mantan Presiden Soeharto diberangkatkan dari RSPP menuju kediaman di Jalan Cendana nomor 8, Menteng, Jakarta. Ambulan yang mengusung jenazah Pak Harto diiringi sejumlah kendaraan keluarga dan kerabat serta pengawal. Sejumlah wartawan merangsek mendekat ketika iring-iringan kendaraan itu bergerak menuju Jalan Cendana, mengakibatkan seorang wartawati televisi tertabrak. Di sepanjang jalan Tanjung dan Jalan Cendana ribuan masyarakat menyambut kedatangan iringan kendaraan yang membawa jenazah Pak Harto. Rangkaian kendaraan yang membawa jenazah mantan Presiden Soeharto memasuki Jalan Cendana, sekitar pukul 14.55, Minggu (27/1). Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono didampingi Wakil Presiden Jusuf Kalla dan beberapa menteri yang tengah mengikuti rapat kabinet terbatas tentang ketahanan pangan, menyempatkan mengadakan jumpa pers selama 3 menit dan 28 detik di Kantor Presiden, Jakarta, Minggu (27/1). Presiden menyampaikan belasungkawa yang mendalam atas wafatnya mantan Presiden RI Kedua Haji Muhammad Soeharto. Minggu Sore pukul 16.00 WIB, Presiden Soesilo Bambang Yudhoyono dan Wakil Presiden Jusuf Kalla, lebih dulu melayat ke Cendana. Pemakaman Jenazah mantan presiden Soeharto diberangkatkan dari rumah duka di Jalan Cendana, Jakarta, Senin, 28 Januari 2008, pukul 07.30 WIB menuju Bandara Halim Perdanakusuma. Selanjutnya jenazah akan diterbangkan dari Bandara Halim Perdanakusuma ke Solo pukul 10.00 WIB untuk kemudian dimakamkan di Astana Giri Bangun, Solo, Senin (28/1). Jenazah tiba di Astana Giri Bangun siang itu sebelum pukul 12.00 WIB. Almarhum diturunkan ke liang lahat pada pukul 12.15 WIB bersamaan dengan berkumandangnya adzan dzuhur. Almarhum sudah berada di liang lahat siang itu pukul 12.17 WIB. Upacara pemakaman Soeharto tersebut dipimpin oleh inspektur upacara Presiden Susilo Raden Roro Soekirah adalah putri kedua dari pasangan Sukiman dan Suminem yang lahir sekitar tahun 1903 disebuah dusun yang terletak di daerah Argomulyo-Godean Yogyakarta yang bernama Kemusuk. Masa kecil adalah masa-masa yang sangat membahagiakan dalam perjalanan hidup Rr. Soekirah. Ketika menginjak masa remaja, seperti gadis desa pada umumnya, kegiatan Rr. Soekirah di luar rumah mulai dibatasi, sedikit demi sedikit Rr. Soekirah diberi tanggung jawab membantu pekerjaan ibunya. Rr. Soekirah tumbuh menjadi kembang desa yang ayu namun dikenal ramah dan mudah akrab dengan seluruh penduduk desa Kemusuk tanpa memandang status sosialnya. Mungkin karena sifatnya inilah yang membuatnya mudah terpikat dengan Kertoredjo seorang duda yang telah memiliki dua orang anak. Rr. Soekirah dan Kertoredjo resmi menikah ketika Soekirah berusia 16 tahun dan setelah menikah Soekirah tidak lagi disebut Den Roro oleh penduduk setempat melainkan disebut Raden Nganten. Soekirah dan Kertoredjo, sesuai adat Jawa kemudian berganti nama menjadi Kertosudiro menjalani kehidupan rumah tangga yang canggung karena seorang duda menikah dengan gadis berusia muda yang masih kemanja-manjaan. Kebahagiaan yang dirasakan tidak berlangsung lama karena perbedaan prinsip diantara keduanya mulai terlihat. Dalam kondisi hamil tua, Soekirah pulang ke rumah orang tuanya karena sudah tidak tahan dengan kelakuan suaminya. Kepulangan Soekirah tidak direstui kedua orang tuanya sehingga ia diharuskan kembali ke suaminya. Soekirah putus asa dan tidak tahu harus berbuat apa, kemudian ia berniat melakukan “protes ke dalam” dengan nglakoni. Soekirah melalukan puasa ngebleng dan menyelinap ke salah satu sentong (kamar) yang berada di tengah rumah sehingga keberadaannya tidak mudah diketahui oleh saudara-saudaranya yang mencari dengan cemas. Tidak beberapa lama setelah kejadian tersebut, tepatnya pada tanggal 8 Juni 1921 Soekirah melahirkan dan oleh suaminya bayi itu diberi nama Soeharto yang mencerminkan harapan Kertosudiro yaitu kelak anaknya dianugerahi harta yang melimpah serta kedudukan yang tinggi. Kehadiran anak di dalam rumah tangga ternyata tidak banyak merubah keadaan, sehingga ketika Soeharto belum genap berusia 40 hari keduanya bercerai. Soeharto lalu diasuh oleh neneknya, Ny. Atmosudiro yang kemudian diserahkan kepada Mbah Kromodirjo, dukun bayi yang telah membantu persalinan Soekirah. Kesehatan Soekirah pulih kembali, kemudian ia berkenalan dengan Purnomo keturunan Wongsomenggolo pendiri dusun Kemusuk dan akhirnya memutuskan untuk menikah. Purnomo yang kemudian berganti nama menjadi R. Atmoprawiro, sangat memahami latar belakang Soekirah sehingga kehidupan rumah tangga mereka dijalani dengan harmonis. Sementara Kertosudiro yang telah menikah kembali dan berganti nama menjadi Notokaryo, berniat menitipkan Soeharto kepada adiknya, Ny. Prawirowiharjo. Tanpa sepengetahuan Soekirah, Kertosudiro membawa Soeharto secara paksa karena takut niatnya tidak disetujui oleh Soekirah dan Soeharto tumbuh hingga dewasa dalam asuhan Ny. Prawirowiharjo. Bersama R. Atmopawiro, Soekirah menjalani kehidupan yang lebih baik dan dikaruniai tujuh orang putra dan putri. Soekirah dikenang sebagai perempuan yang kuat tirakat dan gedhe prihatine. Pola hidup sederhana, kemandirian serta taat dalam mengamalkan ajaran agama selalui diajarkan Soekirah kepada semua anaknya. Sifat lain yang selalu dinasihatkan kepada anak-anaknya adalah gemi, nastiti lan ngati-hati, yakni hemat, tekun dan selalu bersikap hati-hati (waspada) dan juga pepatah open dan kopen, yaitu sikap merawat dan memelihara segala sesuatu. Perjuangan Soekirah dalam mendidik dan membesarkan anak-anaknya belum bisa ia rasakan hasilnya. Menjelang saat-saat kemerdekaan, penyakit lama yang dideritanya kambuh lagi hingga mengakibatkan dirinya meninggal dunia pada tahun 1946 dan kemudian dimakamkan di Gunung Pule. Sedangkan Atmoprawiro meninggal pada tahun 1949, karena tertembak oleh Belanda yang sedang melacak jejak Soeharto di Kemusuk. Atmoprawiro kemudian dimakamkan di pemakaman keluarga Wongsomenggolo di daerah Gedong. Sumber : Ibu Indonesia Dalam Kenangan oleh Nurinwa Ki S. Hendrowinoto, dkk. Diterbitkan oleh Bank Naskah Gramedia bekerja sama dengan Yayasan Biografi Indonesia, 2004 Nama Siti Hartinah Hubungan Istri Riwayat Siti Hartinah Siti Hartinah Soeharto ketika sebagai Ibu Negara konsisten dengan Perjuangan dan Pengabdian nya. Nama Panggila Ibu Tien Soeharto, Lahir di desa Jaten, Surakarta 23 Agustus 1923 Meninggal di Jakarta, Minggu 28 April 1996 Dimakamkan di Astana Giribangun, Surakarta bersuamikan Soeharto (menikah 26 Desember 1947) mempunyai anak:Siti Hardiyanti Hastuti (Mbak Tutut), Sigit Harjojudanto, Bambang Trihatmodjo, Siti Hediati, Hutomo Mandala Putra (Tommy), Siti Hutami Endang Adiningsih. Siti Hartinah merupakan anak dari pasangan RM Soemoharjomo dan R. Aj. Hatmanti, Pendidikan yang pernah ditempuhnya Sekolah dasar yang disebut sekolah Ongko Loro fi Matesih dan HIS (Holland Indlanche School) di Solo dan Wonogiri Sejak remaja aktif di Laskar Putri indonesia berjuang di garis belakang mempertahankan kemerdekaan. Apalagi setelah menjadi Ibu Negara sebagai pendamping setia Presiden Soeharto, ia mencetuskan beberapa gagasan yang melahirkan beberapa proyek monumental, di antaranya Taman Mini Indonesia Indah. Ia meninggal, Minggu 28 April 1996, menginggalkan karya gemilang bagi bangsanya. Setelah meninggal, ia dianugerahi gelar Pahlawan Nasional. Siti Hartinah (Ibu Tien Soharto) lahir di Desa Jaten pada tanggal 23 Agustus 1923 dari pasangan RM Soemoharjomo dan R. Aj. Hatmanti. Ia merupakan anak kedua dari 10 bersaudara. Kakaknya adalah R. Aj. Siti Hartini, sedangkan adiknya adalah RM Ibnu Hartomo, RM Ibnu Harjatno, R. Aj. Siti Hartanti, RM Ibnu Harjoto, RM Ibnu Widojo, R. Aj. Siti Hardjanti, RM Bernadi Ibnu Hardjojo, dan RM Sabarno Ibnu Harjanto. Masa kecil Siti Hartinah diwarnai dengan berpindah-pindah tempat tinggal mengikuti orang tuanya yang ditugaskan ke berbagai daerah. Terkadang, ketika dipindahkan ke sebuah wilayah, orangtuanya belum menyiapkan tempat tinggal untuk keluarga itu. Ada kalanya keluarga itu tinggal sementara di rumah Kepala Desa sebelum mendapatkan rumah baru. Pada masa itu belum ada istilah rumah dinas untuk pejabat golongan rendah. Perpindahan pertama yang dialami Siti Hartinah terjadi ketika masih berusia 3 tahun yaitu pada tahun 1925. Ayahnya, RM. Ng. Soemoharjomo menempati jabatan baru sebagai Panewu Pangreh Praja (setingkat Camat) ditugaskan ke Jumapolo, sebuah kota Kecamatan di Karanganyar sekitar 26 Km dari Kota Solo. Di kota inilah Siti Hartinah terkena wabah penyakit disentri yang hampir merenggut nyawanya. Ia terserang wabah penyakit yang tanpa pilih bulu menyerang siapa saja di Surakarta termasuk di Jumapolo. Banyak sekali jatuh korban jiwa. Hampir setiap hari ada warga yang meninggal di Jumapolo. Sebagai tempat yang terpencil, Jumapolo tidak memiliki fasilitas kesehatan dan obat-obatan. Jangankan dokter, perawat pun tidak ada. Maka, Siti Hartinah pun hanya mampu terbaring menungggu nasib. Tak ada orang lain yang berani mendekati selain kedua orangtuanya. Mereka mencari berbagai cara dan pengobatan untuk menyembuhkan buah hatinya. Sebagai orang yang beriman, siang dan malam mereka berdoa kepada Tuhan agar Siti Hartinah segera disembuhkan. Rupanya doa yang tulus dari orngtua itu dikabulkan Tuhan. Siti Hartinah pun sembuh dari penyakit. Perpindahan itu mengakibatkan terjadinya perbedaan alam dan lingkungan. Namun, perbedaan tersebut ternyata memberi bekal yang cukup berarti bagi pribadinya menjadi pribadi yang terbuka dan luas pergaulannya. Pada usia lima tahun, Siti Hartinah kembali harus berpindah tempat tinggal mengikuti orangtuanya. Kali ini pindah ke Matesih, Kabupaten Karanganyar di kaki Gunung Lawu. Di Matesih terdapat satu sekolah dasar yang disebut sekolah Ongko Loro. Sekolah ini hanya menyelenggarakan pendidikan formal selama dua tahun. Siti Hartinah masuk ke sekolah ini. Seorang sahabat ayahnya, Abdul Rachman, datang dari Solo. Abdul Rachman yang sudah berkeluarga namun tidak punya anak itu bermaksud mengangkat salah seorang anak Panewu Soemoharjomo. Pilihannya jatuh pada Siti Hartinah. Meskipun berat hati, setelah dirundingkan, akhirnya permohonan Abdul Rachman dikabulkan. Ia pun ikut keluarga baru di Solo. Di sana ia sekolah di salah satu sekolah elit, HIS (Holland Indlanche School). Untuk pertama kalinya, ia berhubungan dengan sistem pendidikan Belanda. Sayangnya, baru setahun bersama dengan keluarga Abdul Rachman yang begitu perhatian, ia terpaksa harus kembali ke keluarganya dan meninggalkan HIS. Hal ini terjadi karena ia terserang penyakit cacar yang sangat mengkhawatirkan. Ia pun kembali ke desa. Ia tidak kembali ke Matesih, melainkan ke Kerjo, karena orangtuanya sudah kembali dipindahkan. Di tempat baru, setelah sembuh, ia kembali masuk sekolah. Tentu saja tidak di HIS, melainkan di sekolah Ongko Loro yang ada di desa itu. Kerjo barangkali merupakan masa penutup untuk masa kanak-kanaknya. Setelah di desa ini, ayahnya mendapat kenaikan pangkat menjadi wedana. Pada tahun 1933, Wedana Soemoharjomo memboyong keluarganya ke Wonogiri, termauk Siti Hartinah. Di Wonogiri, ia kembali masuk HIS, duduk di bangku kelas III. Masa Remaja Di Wonogiri, Siti Hartinah berhasil menyelesaikan sekolahnya di HIS. Jarak antara rumah dengan sekolah sekitar 5 Km. Untuk mencapai sekolah, ia dan kakaknya selalu naik andong. Selama bersekolah ia selalu memakai kebaya, bukan memakai rok. Hanya pada kegiatan kepanduan JPO (Javaanche Padvinder Organisatie) ia diizinkan orangtuanya memakai rok, pakaian seragam JPO. Karena rajin mengikuti latihan-latihan di JPO, akhirnya dalam dirinya tumbuh tunas-tunas idealisme yang terus berkembang. Fungsi kepanduan yang universal adalah pembinaan budi pekerti, watak, dan karakter sejak usia muda, disiplin dan solidaritas serta tolong menolong, saling hormat menghormati serta saling menyayangi. Namun, sayangnya ia tidak dapat melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi. Ayahnya menjadi Wedana Wonogiri hanya dalam waktu lima tahun. Kemudian ia dipindahkan menjadi Wedana di Wuryantoro. Dua tahun kemudian ia pun dipensiunkan. Keinginannya untuk melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi dan cita-cita menjadi seorang dokter memang tidak tercapai. Tetapi, dengan mengalihkan kegiatan-kegiatan lainnya seperti membatik, belajar menari dan menyanyi tembang Jawa, menulis syair, ternyata memenuhi dorongan dan tuntutan jiwa remajanya. Yang tidak terjadi barangkali jatuh cinta. Ia tidak mengalami jatuh cinta sebagaimana remaja lainnya. Masa Pendudukan Jepang Sebelum Jepang memasuki kota Solo pada tahun 1942, Siti Hartinah kembali memasuki gerakan kepanduan. Kali ini tidak lagi di JPO melainkan di Pandu rakyat Indonesia. Aktivitasnya itu juga merupakan kegiatan satu-satunya di luar rumah. Selebihnya ia tinggal di dalam rumah dengan kegiatan membatik. Kain batik karyanya ia jual. Uangnya digunakan untuk kursus mengetik dan steno. Setelah Jepang memasuki kota Solo, terjadi perkembangan yang sangat cepat di segala bidang kemasyarakatan dan pemerintahan. Tentara pendudukan Jepang mengadakan pendidikan dan kursus-kursus, termasuk kursus bahasa Jepang. Selain dibentuk pula organisasi-organisasi kemasyarakatan, termasuk organisasi wanita Fujinkai. Siti Hartinah setalah mendapat izin orangtuanya segera mendaftar di organisasi tersebut. Dalam organisasi itu dilatih baris-berbaris, latihan kepemimpinan, bagaimana melakukan wawancara dengan tokoh-tokoh pergerakan, dan lain-lain. Mereka juga dilatih berpidato dan belajar sejarah perjuangan bangsa Indonesia untuk merdeka. Dari sini, benih-benih semangat nasionalisme muncul di kalangan remaja putri Solo yang terkenal lemah lembut. Mereka sesungguhnya memiliki semangat tinggi untuk turut aktif dalam gerakan mewujudkan kemerdekaan. Siti Hartinah juga mengikuti kursus bahasa Jepang pada orang Jepang yang sudah lama menetap di Solo sebagai pengusaha pada zaman kolonial Belanda, bukan pada tentara pendudukan Jepang. Dalam waktu singkat ia sudah mahir berbahasa Jepang. Laskar Putri Indonesia Setelah Proklamasi Kemerdekaan Indonesia dikumandangkan, rakyat Solo segera melakukan mobilisasi untuk mendukung kemerdekaan. Salah satu upaya yang dilakukan adalah melucuti senjata tentara Jepang. Ternyata, kaum wanita Solo pun antusias untuk terlibat dalam upaya heroik itu. Putri-putri Solo yang gemulai itu pada tanggal 11 Oktober 1945 membentuk organisasi bersenjata yang mereka namakan Laskar Puteri Indonesia. Dalam waktu singkat, jumlah anggota Laskar Puteri Indonesia meningkat cepat. Mula-mula berjumlah 150 orang kemudian bertambah menjadi 200 orang. Mereka dilatih oleh perwira dari Batalyon yang dipimpin Mayor Soeharto. Persenjataan pun diperoleh dari batalyon yang sama. Dengan memiliki 120 pucuk senjata, laskar itu pun telah menjelma menjadi pasukan tempur wanita. LPI bertujuan untuk membentuk pasukan bantuan untuk melayani kepentingan pasukan garios depan dan garis belakang demi suksesnya perjuangan. Untuk itu, diperlukan organisasi yang baik seperti kepemimpinan dan staf sebagai unsur pendukungnya. Komandan LPI diserahkan kepada nona Soedijem, sedangkan wakilnya adalah nona Sajem. Siti Hartina duduk di staf yang mengendalikan urusan perlengkapan atau logistik. LPI menyelenggarakan dapur-dapur umum di medan pertempuran dan membatu markas-markas pertempuran, membatu tugas-tugas kesehatan PMI, mencari peralatan, makanan untuk Kesatuan yang membutuhkan, menyelenggarakan latihan-latihan kemiliteran dan lain-lain. Selama di LPI, Siti Hartinah tidak pernah berada di garis depan pertempuran. Tetapi, ia menjadi tulang punggung di garis belakang yang sangat membantu perjuangan di garis depan. Selama menjadi anggota LPI, Siti Hartinah pernah ditempatkan di dapur umum Salatiga untuk membantu kekurangan tenaga di sana. Secara umum, LPI benar-benar menjadi penunjang kesuksesan perjuangan melawan musuh. Meskipun LPI memiliki andil besar dalam perjuangan mempertahankan kemerdekaan, namun keberadaannya tidak dapat bertahan lama. Organisasi itu terbentur pada peraturan pemerintah yang mengambil kebijakan rasionalisasi kelaskaran bersenjata. Atas dasar kebijakan tersebut, maka di penghujung tahun 1946, LPI dibubarkan. Anggota-anggota LPI yang telah terlatih mengambil jalan masing-masing. Ada yang kembali ke dunia pendidikan menjadi guru, ada yang kembali sekolah, dan yang paling banyak adalah yang menggabungkan diri pada markas pimpinan pertempuran. Siti Hartinah yang masing memiliki semangat perjuangan yang kuat bergabung dengan Laskar Rakyat Indonesia dan duduk di seksi keuangan. Tugasnya adalah tidak semata-mata melakukan pengumpulan dana, melainkan juga mengadakan keperluan dapur seperti sayur-mayur, tahu, tempe, dan sebagainya. Pengumpulan dana dilakukan dengan cara mengedarkan kotak-kotak sumbangan sosial, melakukan pertunjukan wayang orang dan pertunjukan lainnya di Stadion Sriwedari, dan berbagai upaya halal lainnya. Siti Hartinah bertugas mengelola administrasi keuangan, baik yang masuk maupun yang keluar. Di samping mengerjakan pekerjaan tersebut, perhatian Siti Hartinah terhadap keluarga korban perang sangat luar biasa. Ia akan mendatangi keluarga yang ditinggal oleh suami atau ayah mereka yang gugur di medan pertempuran. Bertemu Kekasih Usia Siti Hartinah terus bertambah, namun ia tidak juga menunjukkan tanda-tanda tertarik pada lawan jenis. Orang tuanya, tante-tante dan kerabatnya justru khawatir dara berlesung pipit ini tidak kunjung mendapat jodoh. Padahal, Siti Hartinah sendiri sering berdoa agar dirinya diberi jodoh yang benar-benar cocok dan tidak hanya sekadar sebagai suami tetapi juga sebagai kawan seperjuangan sepanjang jalan kehidupan nantinya. Hingga pada suatu hari datanglah utusan keluarga Prawirowihardjo yang merupakan orang tua angkat Soeharto bermaksud melamar Siti Hartinah. Pada waktu lamaran, baik Soeharto maupun Siti Hartinah sama-sama belum saling bertemu. Sebelum lamaran dilakukan, ada kegamangan di hati pemuda Soeharto kalau lamaran itu bakal ditolak. Alasannya, dia berasal dari kalangan biasa, sedangkan Siti Hartinah merupakan keluarga bangsawan. Barangkali inilah yang namanya jodoh. Bukan satu dua kali Siti Hartinah mendapat lamaran atau ada pemuda yang mencoba mendekatinya, tetapi dia selalu saja menolak. Akan tetapi, ketika yang melamar adalah seorang perwira muda bernama Soeharto, dia sama sekali tidak menunjukkan keberatannya. Perkawinan kedua insan yang tidak melakukan masa pacaran sebelumnya terjadi pada tanggal 26 Desember 1947. Upacara pernikahan dilangsungkan secara amat sederhana. Resepsi pun hanya diterangi lampu lilin yang redup. Malam pertama mereka diwarnai dengan pemberlakuan jam malam. Setiap warga tidak diperkenankan meninggalkan rumah atau tidak boleh terlihat keluar rumah oleh aparat yang berjaga. Dalam kondisi yang darurat seperti itu, sangat wajar jika tidak ada dokumentadi dalam bentuk foto perkawinan dua insan itu. Pada waktu menikah, uasia Soeharto adalah 26 tahun sedangkan Siti Hartinah 24 tahun. Meskipun tanpa melalui acara pacaran, mereka berdua berupaya mempertahankan perkawinan sepanjang usia. Keduanya berpegang pada pepatah, “witing tresna jalaran saka kulina” yang berarti datangnya cinta karena bergaul dekat. Istri Prajurit Tiga hari setelah perkawinan, Siti Hartinah diboyong suaminya ke Yogyakarta. Di kota ini Soeharto yang seorang perwira militer bertugas mempertahankan kedaulatan bangsa dari ancaman Belanda. Kini Siti Hartinah telah mendapat tugas baru yaitu sebagai istri komandan resimen. Di Yogyakarta, Letnan Kolonel Soeharto telah menyiapkan sebuah rumah beserta isinya yang sederhana untuk tempat tinggal mereka. Rumah itu terletak di Jalan Merbabu No. 2. Baru seminggu mereka tinggal di Yogya, Soeharto sudah harus meninggalkan istrinya. Ia ditugaskan ke Ambarawa untuk menghadapi serangan Belanda dari Semarang. Setelah tiga bulan berpisah, barulah Siti Hartinah kembali berkumpul dengan suaminya. Kepergian itu bukan sekali itu saja terjadi. Dalam kondisi darurat, Soeharto sering melakukan perjalanan tugas yang menempuh waktu relatif lama. Setelah tinggal selama 9 bulan, Ny. Soeharto mulai memperlihatkan tanda-tanda kehamilan. Itu berarti beberapa bulan lagi ia akan memiliki anak. Sayangnya, pada saat itu suaminya justru harus sering meninggalkannya. Aksi militer Belanda yang semakin hebat membut tugas suaminya menjadi lebih berat. Dalam kondisi demikian, Soeharto lebih memilih mendahulukan tugasnya sebagai anggota militer yang harus maju ke medan pertempuran dan meninggalkan istrinya di rumah. Ketika terjadi Agresi Militer Belanda II tanggal 19 Desember 1948, Siti Hartinah bertambah sulit untuk bertemu Soeharto. Sekali bertemu tidak pernah berlangsung lama, karena Soerharto harus kembali ke pos jaga. Dalam kondisi mengandung, Ny Soeharto sesungguhnya membutuhkan dekat dengan suaminya. Namun, ia memahami tugas berat yang diemban suaminya dan tidak merengek-rengek minta ditemani. Ia pun tidak mengeluh atas nasib yang dialaminya. Keberadaan kakaknya, Ny Oudang (Siti Hartini), adiknya Hardjanti, Ibu Dwijo dan keluarga Amir Moertono di rumah sungguh sangat membantu. Ia tidak kesepian dan jika ada kesulitan tidak jauh dari orang-orang yang bisa dimintai bantuan. Pada waktu agresi militer Belanda terjadi, Soeharto praktis tidak bisa berlama-lama bersama keluarganya. Kepada Amir Moertono, Soeharto berpesan agar menjaga istrinya, dan bila perlu mereka semua mengungsi. Ketika kondisi semakin gawat, Siti Hartinah berikut orang-orang yang tinggal di rumah Jalan Merbabu No. 2 mengungsi. Mereka sempat mengungsi ke sebuah ruamh kecil yang kosong yang memiliki banyak kamar di dekat penjara. Pernah suatu kali tentara Belanda datang. Tentara itu sempat melihat kopor yang di atasnya ditumpuk kertas-kertas koran bekas. Sedangkan di bagian bawah adalah pedang dan senjata. Beruntung tentara Belanda itu tidak mengacak-acak kopor. Kalau saja itu terjadi, bisa saja mereka semua ditahan Belanda. Pada tanggal 23 Januari 1949 di rumah pengungsiannya, Ny Soeharto mengalami kejadian baru yang belum pernah dialaminya. Ia melahirkan anak pertamanya. Pada saat itu, tentara Belanda sering melakukan inspeksi ditambah pemberlakuan jam malam. Ia melahirkan dibantu seorang bidan yang bersedia datang dan menginap di rumah itu. Padahal, biasanya jarang ada bidan yang mau datang. Mereka takut dianggap mata-mata oleh Belanda. Sedangkan dokter, di dalam situasi darurat itu terlalu sulit untuk mencari seorang dokter. Sementara suaminya sedang berada di medan tempur yang tidak diketahui keberadaannya. Berita kelahiran bayi mungil itu akhirnya sampai ke telinga Soeharto. Ia tentu sangat gembira mendengar berita itu. Sang bayi itu kemudian diberi nama Siti Hardijanti Hastuti (Tutut). Ia pun ingin segera melihat wajah bayinya. Namun, lantaran tugas dan tengah mempersiapkan serangan balasan bagi Belanda, keinginannya itu harus ditunda. Bulan Januari berlalu tanpa kehadiran Soeharto, sang suami dan ayah dari bayi kecilnya. Bulan Februari pun berlalu begitu saja. Hanya surat-surat dari medan tempur yang diterima sedangkan orangnya masih tinggal di sana. Sebenarnya Soeharto ingin sekali datang, tetapi ia tidak mungkin melakukannya. Rumah pengungsian yang berada dekat penjara yang dikuasi Belanda sangat rawan untuk dikunjungi. Jika ketahuan, ia bisa tertangkap dan akan membuat rencana perjuangan gagal. Serangan terhadap markas Belanda yang dikenal dengan Serangan Umum 1 Maret berhasil. Meskipun hanya menduduki Yogya selama enam jam, namun serangan itu telah membuka mata dunia akan keberadaan Indonesia. PBB pun kembali mendesak Belanda agar berunding dengan pemerintah RI. Setelah berlangsungnya serangan dan Belanda akan menarik mundur pasukan dari Yogyakarta, Soeharto secara diam-diam mendatangi Sri Sultan di keraton. Setelah bertemu, malamnya ia menginap di dapur keraton. Pada saat itu, Soeharto mengirimkan utusan agar istrinya datang ke keraton. Dengan diantar Letnan Amir Moertono, Ny, Soeharto dengan membawa bayi kecil. Mereka pun kemudian bertemu. Itu adalah pertemuan pertama setelah berpisah selama 4 bulan. Soeharto tidak habis-habis mencium bayinya. Pertemuan itu hanya berlangsung selama satu jam, karena Soeharto harus kembali ke garis depan. Pertempuran belum selesai. Setelah keadaan benar-benar aman dan pemerintah RI kembali ke Yogya, keluarga Soeharto pun kembali berkumpul. Posisi Soeharto pun sudah berubah. Ia kini menjadi Komandan Brigade III Divisi Diponegoro. Hengkangnya Belanda dari bumi pertiwi tidak berarti masalah selesai. Pemberontakan dari dalam pun mulai bermunculan. Salah satunya adalah pemberontakan Andi Aziz di Makassar. Untuk mengatasi pemberontakan dibentuklah satu pasukan ekspedisi di bawah kepemimpinan Kolonel Kawilarang. Brigade Mataram/Divisi III Jawa Tengah diputuskan sebagai salah satu bagian ekspedisi. Letkol Soeharto ditugaskan sebagai komandan pasukan Garuda Mataram untuk menumpas pemberontakan. Tanggal 21 April 1950 Brigade Garuda Mataram meninggalkan Semarang. Siti Hartinah kembali harus berpisah dengan suaminya. Ia sadar akan tugas penting suaminya, meskipun hatinya sedih dan ingin selalu bersama sang suami. Setelah suaminya pergi menunaikan tugas, Ny. Soeharto tidak tinggal diam. Dia mengunjungi istri-istri prajurit anak buah suaminya. Dia merasakan di hati istri tentara itu terdapat kegelisahan dan kekhawatiran akan terjadi sesuatu yang buruk pada suami mereka. Sulitnya komunikasi membuat perasaan khawatir itu semakin menjadi karena tidak tahu bagaimana keadaan yang sebenarnya terjadi di Makassar. Setelah beberapa bulan berpisah, Siti Hartinah memutuskan untuk mengunjungi suaminya di Makassar. Ia tidak sekadar rindu, tetapi menurut pemikirannya, kepergiannya itu akan membantu menghilangkan paling tidak mengurangi kecemasan istri prajurit. Sebelum berangkat, sekali lagi, Ny. Soeharto mengunjungi istri prajurit dan bertanya apakah ada yang ingin menitipkan surat untuk suaminya. Ternyata sangat banyak surat titipan. Ia dengan senang hati membawa surat-surat tersebut. Surat itu tentunya akan menambah semangat suami mereka yang ada di garis depan. Siti Hartinah hanya satu minggu berada di Makassar. Ia tidak ingin berlama-lama, karena yang terpenting dari misinya adalah melihat dengan mata kepala sendiri kondisi dan situasi pasukan, menyampaikan titipan-titipan dari rumah, dan tentu saja bertemu dengan suaminya. Dalam keberangkatannya itu ia membawa anak sulungnya Tutut yang baru berusia 14 bulan. Selama perjalanan Tutut tidak rewel sama sekali. Perjalanan singkat itu telah cukup baginya untuk mengabarkan kepada istri-istri prajurit tentang situasi di medan perang. Ny. Soeharto mengabarkan situasi sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Hal itu mengurangi rasa kekhawatiran dan kegelisahan mereka. Hingga akhirnya pada bulan September 1950 seluruh prajurit Brigade Mataram kembali ke Yogyakarta, kecuali 17 orang prajurit yang gugur. Pasukan KNIL/KL telah menyerah dan meninggalkan Makassar. Pada tanggal 1 Mei 1951, keluarga Soeharto bertambah semarak setelah kehadiran anak kedua yang diberi nama Sigit Haryoyudanto. Kali ini kelahiran terjadi tidak dalam suasana darurat. Tidak lagi di pengungsian dan jauh dari suami. Ny. Soeharto melahirkan di rumah bidan dan ditunggu suaminya. Beberapa bulan setelah Sigit lahir, Soeharto diberi tugas untuk memimpin Brigade Pragola I di Salatiga. Mereka sekeluarga pun akhirnya meninggalkan Yogya menuju Salatiga. Pada tanggal 1 Maret 1953, keluarga itu harus pindah rumah lagi. Kali ini menuju kota Solo. Di kota ini Letnan Kolonel Soeharto menjabat sebagai Komandan Resimen 15 (eks Brigade Panembahan Senopati). Ketika meninggalkan Solo enam tahun lalu, mereka tidak membayangkan akan kembali ke kota itu dengan posisi yang jauh berbeda. Kini Letkol. Soeharto adalah orang nomor datu di jajara hierarki militer kota Solo. Di kota inilah lahir putra ketiga mereka yang diberi nama Bambang Tri Hatmojo pada tanggal 23 Juli 1953. Anak keempat, Siti Hediati Haryadi (Titik) lahir pada tanggal 14 April 1959 di Semarang. Pada saat itu Soeharto menjabat sebagai Panglima TT-IV/Diponegoro. Ia lahir ketika kondisi keluarga relatif berkecukupan. Kelahiran anak kelima yang diberi nama Hutomo Mandala Putra (Tomy) pada tanggal 12 Agustus 1962 cukup istimewa. Pada saat itu Ny. Soeharto tidak dapat ditunggui suaminya yang tengah mengemban tugas besar untuk membebaskan Irian Barat dengan nama Operasi Jayawijaya. Soeharto diberi kepercayaan sebagai Komando Mandala. Putri bungsu, Siti Hutami Endang Adiningsih (Mamik) lahir melalui operasi di Jakarta pada tanggal 23 Agustus 1964. Pada saat itu Soeharto menjabat sebagai Panglima Komando Strategis Angkatan Darat (Kostrad). Mamik dioperasi karena letak bayi dalam keadaan sungsang. Ny. Soeharto mengakui, hidup dengan mengandalkan gaji suaminya cukup berat. Meskipun demikian, ia tidak mengeluh dan tidak meminta lebih secara materi. Apa yang diberikan suami, itulah yang digunakan untuk mengurus rumah tangga meskipun tidak cukup. Untuk mengatasinya, ia sering membuat kain batik. Kain itu dijual ke kerabatnya. Hasilnya digunakan untuk menutupi kekurangan penghasilan suami. Ia tidak malu melakukan hal itu, karena yang dilakukannya adalah pekerjaan halal dan legal serta bukan meminta-minta. Kudeta PKI Pada waktu Mayor Jenderal Soeharto diangkat menjadi Panglima Kostrad, PKI sudah berada di atas angin. Dengan bersandar pada wibawa dan kharisma Bung Karno, PKI bertambah garang dalam menghadapi lawan-lawan politiknya. PKI sangat mendukung langkah Bung Karno untuk melakukan konfrontasi dengan Malaysia. Dukungan itu tidak sekadar ucapan, melainkan juga pengerahan massa dari unsur Gerakan Wanita Indonesia (Gerwani) dan Pemuda Rakyat. Mereka dilatih sebagai pasukan cadangan tempur di dekat lapangan udara Halim Perdanakusumah. Namun, latihan itu pada dasarnya adalah persiapan PKI untuk melancarkan Gerakan 30 September. Setiap instansi sebenarnya diharapkan mengirim utusan sebagai sukarelawan dan sukarelawati dalam mobilisasi umum persiapan konfrontasi dengan Malaysia. Perguruan tinggi, organisasi massa dan politik mengutus wakil-wakilnya. Dari Angkatan Bersenjata yang ikut ambil bagian adalah istri-istri tentara, karyawan, dan karyawati sipil. Kostrad adalah salah satu instansi TNI-AD yang tidak ikut-ikutan mengerahkan istri-istri tentara ke tempat hingar-bingar itu. Kebijakan itu terjadi karena istri Panglima Kostrad, Ny. Siti Hartinah Soeharto berpegang teguh pada tugas istri prajurit. “Kalau suami sesuai dengan tugasnya pergi bertempur, istrinya juga ikut, siapa yang mengurus keluarga dan anak-anak?” katanya dengan nada bertanya. Beberapa hari sebelum meletus Gerakan 30 September, pimpinan dan pengurus Persit Kartika Chandra diundang untuk mendengarkan penjelasan Menteri/Panglima AD Jend A Yani. Saat itu Ny. Soeharto adalah Ketua Persit. Jenderal Yani menjelaskan gawatnya situasi politik saat itu dan bagaimana peran TNI-AD. Sepulang dari acara itu, Ny. Soeharto membuat sup kaldu tulang sapi kesukaan anak-anaknya. Pada waktu membawa sup ke meja makan, Tomy berlari-lari dan menabraknya. Ia pun tersiram kuah sup panas yang melepuhkan kulitnya. Setelah dilakukan pertolongan pertama, Tomy segera dibawa ke RS Gatot Subroto untuk dirawat. Pada tanggal 30 September, Mayjen Soeharto dan istrinya menjenguk Tomy di rumah sakit. Menjelang pukul 12 malam, Ny. Soeharto menyuruh suaminya pulang karena di rumahnya hanya tinggal putri bungsu mereka, Mamik yang baru berusia satu tahun. Soeharto pun pulang. Pada tanggal 1 Oktober, pagi-pagi sekali, datang seorang tamu, Hamid nama tamu itu, memberitahukan kepada Mayjen Soeharto mengenai tembak-menembak di beberapa tempat. Tak lama kemudian, Mashuri, tetangga yang lain menemui dan mempertegas berita dari Hamid. Hal itu membuatnya bertanya-tanya, apa yang telah terjadi? Broto Kusmardjo kemudian datang melaporkan bahwa beberapa Perwira Tinggi TNI-AD telah diculik. Tidak dijelaskan siapa pelakunya. Lonceng jam enam belum berbunyi ketika Letkol Soejiman diutus Mayjen Umar Wirahadikusumah yang menjabat Pangdam V Jaya melaporkan bahwa di sekitar Monas dan Istana Presiden terdapat konsentrasi pasukan yang tidak dikenal. Ia langsung berkata, “Segera kembali dan laporkan kepada Pak Umar saya akan cepat datang ke Kostrad dan untuk sementara mengambil pimpinan Komando Angkatan Darat.” Seluruh informasi itu membuat Mayjen Soeharto segera mengambil keputusan. Ia langsung memakai pakaian loreng lengkap, bersenjata pistol, mengendarai jeep sendiri tanpa pengawal menuju Markas Kostrad. Pada pukul 7.00 WIB lebih sedikit, siaran warta berita RRI memberitakan telah terjadi gerakan militer di tubuh Angkatan Darat. Gerakan yang menamai Gerakan 30 September itu dikepali Letkol Untung. Untung adalah bekas anak buah Soeharto ketika dia menjadi Komandan Resimen 15 di Solo. Untung adalah Komandan Kompi Batalyon 444 dan pernah mendapat didikan politik dari tokoh PKI Alimin. Mendengar berita itu, Soeharto segera mengambil kesimpulan bahwa gerakan yang dipimpin Untung itu adalah kup yang ingin menguasai negara secara paksa. Ia memutuskan untuk melawan gerakan tersebut. Tahap pertama adalah mengamankan pasukan yang berjaga-jaga di Monas. Tahap berikutnya adalah memerintahkan Komandan RPKAD Kolonel Sarwo Edhie Wibowo untuk merebut kembali RRI dan pusat telekomunikasi yang telah dikuasai para pemberontak. Tugas selanjutnya adalah menyerbu pusat gerakan kontrarevolusi di dekat Halim Perdanakusuma. Pada saat Soeharto mengambil kebijakan strategis untuk menyelamatkan bangsa, Ny. Soeharto tengah menunggui putranya di RSPAD. Kesibukan di RSPAD lain dari biasaya. Dalam waktu singkat, ia segera mengetahui telah terjadi penculikan beberapa jenderal dan ditembak pasukan Cakrabirawa. Ia pun gelisah dan ingin segera pulang ke rumah. Ia khawatir kalau-kalau terjadi hal-hal yang lebih gawat, sementara ia terpisah dengan anak-anak dan suaminya. Akhirnya, ia pun pulang membawa Tomy. Suaminya masih ada di Markas Kostrad dan meninggalkan pesan agar membawa anak-anaknya mengungsi ke tempat tinggal ajudan Pak Harto di Kebayoran Baru sambil terus mengikuti perkembangan melalui radio. Sedikit demi sedikit situasi dapat diatasi. RRI dan pusat telekomunikasi dapat direbut kembali. Segera disiarkan pengumuman telah terjadi upaya penculikan terhadap para perwira tinggi Angkatan Darat pada tanggal 1 Oktober 1965. Mereka yang diculik adalah Letnan Jenderal Ahmad Yani, Mayor Jenderal Soeprapto, Mayor Jenderal S. Parman, Mayor Jenderal Haryono M.T., Brigadir Jenderal D.I. Panjaitan, Brigadir Jenderal Soetojo Siswomiharjo. Mendengar dan melihat banyaknya korban perwira tinggi yang diculik dan dibunuh membuat Ny. Soeharto sedih luar biasa. Ia tidak membayangkan saudara sebangsa dan seperjuangan dapat berbuat tega seperti itu. Sejak 1 Oktober 1965 hingga 11 Maret 1966 dipenuhi dengan berbagai peristiwa yang luar biasa. Penculikan, penemuan korban yang sudah tewas, munculnya gelombang aksi demonstrasi yang menghendaki pembubaran PKI yang dikenal dengan nama Tritura, hingga pemberian Surat Perintah Sebelas Maret (Supersemar). Dalam masa-masa genting itu, Ny. Soeharto tampil sebagai pendorong dan pendamping suami yang paling kokoh. Ia juga memperhatikan langkah-langkah dan tindakan yang diambil suaminya dalam mencermati keadaan yang bergerak cepat. Pada tanggal 11 Maret diadakan rapat kabinet di Istana. Pada saat itu, Soeharto tidak dapat hadir karena sedang sakit flu, batuk-batuk, dan demam. Namun, rapat tidak dapat berlangsung dengan baik, karena Presiden Soekarno dengan tergesa-gesa meninggalkan rapat setelah mendapat laporan adanya pasukan tak dikenal di luar istana. Dengan kondisi yang demikian, Mayjen Basuki Rachmat, Brigjen M Yusuf, dan Brigjen Amirmachmud segera menemui Soeharto dan melaporkan apa yang terjadi di sidang kabinet. Ketiga jenderal itu kemudian berinisiatif menyusul Presiden Soekarno ke Istana Bogor dengan maksud agar Bung Karno menjadi tenteram dan tidak merasa dikucilkan TNI-AD. Sebelum pergi, Soeharto berkata, “Sampaikan salam dan hormat saya kepada Bung Karno. Laporkan, saya dalam keadaan sakit. Kalau diberi kepercayaan, keadaan sekarang ini akan saya atasi.” Tiga jenderal itu berhasil meyakinkan Bung Karno bahwa Pak Harto adalah orang yang tepat untuk mengatasi keadaan dan memulihkan keamanan. Ketiganya kembali ke Jakarta dengan membawa dokumen yang amat penting, Supersemar. Mereka langsung menuju rumah Panglima Kostrad meskipun hari telah larut malam. Setelah membaca surat perintah itu, Mayjen Soeharto langsung berganti pakaian loreng lengkap dan segera pergi ke Markas Kostrad. Ny. Soeharto mengenal benar kondisi kesehatan suaminya. Jika terlalu penat apalagi dengan tekanan dan beban pikiran yang menindih maka alergi tenggorokan selalu kambuh sehingga menyebabkan batuk-batuk yang amat mengganggu. Itulah yang terjadi pada malam itu. Firasat Ny. Soeharto mengatakan suaminya akan membuat keputusan penting. Benar saja. Keesokan harinya pada pukul 6.00 WIB RRI menyiarkan berita pembubaran PKI. Pembubaran PKI ini disambut oleh seluruh rakyat Indonesia dengan hati lega. Seminggu kemudian 15 menteri Kabinet Dwikora yang diduga berhubungan dengan PKI dicopot. Era baru kehidupan berbangsa pun dimulai. Sumber: Soeharto Media Center