Sabtu, 22 Oktober 2011

Muammar Gaddafi


Dibandingkan presiden Tunisia, Mesir atau Yaman, kekuasaan Muammar Gaddafi di Libya jauh lebih panjang. Gaddafi berkuasa sejak ia berhasil melakukan kudeta di Libya pada tahun 1969 hingga hari ini.

Gaddafi belum menunjukkan tanda-tanda untuk "mengalah" pada tuntutan rakyatnya, meski korban sudah berjatuhan. Penguasa Libya yang "nyentrik" itu tidak segan-segan mengerahkan pasukan militernya untuk meredam aksi protes. Bahkan, ia kabarnya memerintahkan para pilot pesawat tempurnya untuk menembaki demonstran antipemerintah.

Jumlah korban tewas dalam ketegangan politik di Libya sudah mencapai 400 orang dan ribuan pengunjuk rasa lainnya mengalami luka-luka. Gaddafi pun mulai kehilangan dukungan dari dalam pemerintahannya sendiri. Duta Besar Libya di Malaysia, mengutuk tindakan represif pasukan Gaddafi dan menyebutnya sebagai pembantaian terhadap Libya. Sementara Dubes Libya di India, dilaporkan mengundurkan diri setelah mendengar Gaddafi mengerahkan pesawat tempur untuk menembaki para demonstran.

Sedemikian nekatkah Gaddafi menghadapi aksi protes rakyatnya sendiri? Analis Timur Tengah, Zvi Bar'el dalam analisanya di surat kabar Haaretz menyatakan, menumbangkan Gaddafi tidak semudah menumbangkan presiden Mesir atau Tunisia.

Ia menulis, sejak berkuasa di Libya, Gaddafi tidak pernah menyebut dirinya sebagai "presiden atau jenderal". Ia selalu menegaskan bahwa kekuasaannya merupakan hasil konsensus umum, atas dasar persaudaraan, setelah kudeta tahun 1969. Dan dengan alasan "persaudaraan" itu, Gaddafi tidak memberi ruang bagi aksi-aksi unjuk rasa dan perubahan rezim di Libya. Aksi-aksi semacam itu dianggap pemberontakan dan pengkhianatan terhadap "saudara yang lebih tua."

Perekonomian Libya relatif stabil dengan pendapatan per kapita setiap tahunnya sekitar 14.000 dollar AS. Gaddafi melakukan investasi di industri manufaktur dan menyerahkan investasi itu hanya pada kroni-kroninya. Sebagai imba balik, Qaddari hanya meminta kroni-kroninya "patuh secara total" pada pemerintahan dan kekuasaannya.

Itulah sebabnya, Gaddafi melihat aksi protes rakyat sebagai "pengkhianatan" yang tidak bisa diselesaikan dengan cara dialog atau pemindahan kekuasaan pada pihak lain karena Muammar Gaddafi-lah sesungguhnya rezim Libya itu sendiri. Institusi pemerintahan dan parlemen di Libya sudah lama mandul. Tak heran jika organisasi-organisasi hak asasi manusia menyebut Libya sebagai negara yang paling buruk di dunia dalam hal hubungan antara pemerintah dengan rakyatnya.

Posisi Gaddafi semakin tak tergoyahkan menyusul pulihnya hubungan bilateral Libya dengan AS, setelah AS menghapus Libya dari dari daftar teroris pada tahun 2007. Tahun 2008, pemerintahan Gaddafi membayar uang kompensasi sebesar 1,4 miliar dollar pada AS, untuk dibagikan bagi para korban aksi-aksi teror yang selama ini dituduhkan AS pada Libya. Sejak itulah, AS mulai kembali "ikut campur" di Libya. Alih-alih mengklaim sebagai negara yang ingin menegakkan demokrasi, AS malah mendukung pemerintahan Gaddafi yang tidak demokratis. AS bahkan bersikap lunak terhadap tindakan represif Gaddafi pada para demonstran. Berbeda dengan kecaman keras AS terhadap tindakan represif Husni Mubarak, saat revolusi Mesir.

Gaddafi juga mengamankan posisinya dengan memberikan jabatan penting pada anak-anaknya sendiri. Anak Gaddafi yang bernama Muttasim, ditunjuk sebagai penasehat keamanan dalam negeri. Anak Gadddafi lainnya, yaitu Khamis ditunjuk sebagai komandan militer senior yang mengepalai Brigade Khamis--salah satu pasukan elit Libya yang sangat terlatih, Saadi ditunjuk sebagai pejabat pemerintahan senior dan Saif al-Islam ditunjuk sebagai kepala kebijakan dan urusan luar negeri Libya.

Sulit diprediksi akan seperti apa akhir dari revolusi rakyat Libya, meski kabar yang beredar menyebutkan bahwa sejumlah komandan batalion angkatan bersenjata Libya mulai berpihak pada rakyat yang melakukan unjuk rasa, termasuk munculnya sosok putera dari pahlawan nasional Libya, Omar Al-Mukhtar yang ikut turun bersama para demontsran dan mendorong kelompok etnis dan politisi di Libya untuk menumbangkan Gaddafi.

Situasi di Libya tidak sama dengan di Tunisia atau Mesir, dimana partai-partai politik, militer dan institusi sipil berfungsi dengan baik. Di Libya, konstitusi disusun berdasarkan apa yang disebut sebagai "Buku Hijau Gaddafi." Di Libya, juga tidak ada partai politik dan tidak ada gerakan Islam yang cukup kuat. Hanya Gaddafi, satu-satunya kekuatan yang mengendalikan militer, institusi pemerintah bahkan kelompok-kelompok etnis yang ada di negeri itu.


Muammar Khadafi Pemimpin Revolusi Libya Yang Fenomenal

i
3 Votes
Quantcast

Muammar Khadafi adalah pemimpin Libya sejak 1969. Jabatan yang disandangnya bukan merupakan jabatan resmi, tetapi ia menyandang “Guide of the First of September Great Revolution of the Socialist People’s Libyan Arab Jamahiriya” atau “Brotherly Leader and Guide of the Revolution”.

Khadafi adalah anak termuda dari sebuah keluarga miskin Badawi (Bedouin) yang nomadik di daerah gurun pasir di Sirte. Dia lahir di Surt, Tripolitania, 7 Juni 1942. Ibunya adalah seorang Yahudi yang mulai memeluk agama Islam sejak usia 9 tahun.

Muammar KhadafiHal ini secara teknis membuat Khadafi seorang Yahudi menurut Judaisme. Dia diberikan pendidikan SD tradisional yang religius dan bersekolah di SMU Sebha di Fezzan dari 1956 hingga 1961. Khadafi dan sekelompok kecil teman-temannya yang dia temui di sekolah ini kemudian membentuk kepemimpinan utama dari sebuah kelompok revolusiner militan yang kelak merebut kekuasaan negara Libya. Inspirasi bagi Khadafi adalah Gamal Abdul Nasser, seorang negarawan yang populer di Mesir, yang naik ke takhta kepresidenan dengan meminta persatuan Arab dan menghujat Barat. Pada 1961, Khadafi dikeluarkan dari Sebha karena aktivitas politiknya. Dia kemudian kuliah di Universitas Libya, di mana dia lulus dengan nilai yang sangat baik. Dia lalu bergabung dengan Akademi Militer di Benghazi pada 1963, di mana dia dan beberapa rekan militannya membentuk sebuah kelompok rahasia yang bertujuan menjatuhkan monarki Libya yang pro-Barat. Setelah lulus pada 1965, dia dikirim ke Britania untuk latihan lanjutan, dan kembali pada 1966 sebagai seorang opsir dalam Korps Sinyal.

Khadafi mempunyai delapan anak, tujuh di antaranya lelaki. Putranya yang paling tua, Muhammad Khadafi adalah ketua Komite Olimpiade Libya. Putra tertua kedua Al-Saadi Khadafi, adalah ketua Federasi Sepak Bola Libya, bermain di tim Seri A, Perugia, dan juga bermain film. Satu-satunya putrinya, Ayesha Khadafi, adalah seorang pengacara yang telah bergabung dengan tim pengacara Saddam Hussein,

Khadafi juga mempunyai saham sebesar 7,5% di klub sepak bola Italia, Juventus. Pada 1986, dia menggunakan ejaan Moammar El-Gadhafi. Menurut situs resminya, dia lebih menyukai ejaan Muammar Gadafi, meski di situs web yang sama juga ada ejaan alternatif, al-Gathafi.

Diplomasi Washington

Tahun 1951, Amerika Serikat mendukung kemerdekaan Libya dan disusul peningkatan hubungan sampai tingkat kedutaan. Hubungan Libya-Amerika Serikat terhenti ketika Kapten Muammar Khadafi memimpin Revolusi Al Fatah untuk menyingkirkan Raja Idris pada 1969. Setelah berkuasa, Khadafi yang telah berpangkat kolonel melancarkan revolusi budaya yang mengandung inti penyingkiran semua ideologi dan pengaruh yang berbau asing, seperti kapitalisme dan komunisme.

Ia kemudian mengembangkan masyarakat baru berdasarkan prinsip-prinsip sosialisme Libya dengan semboyan “sosialisme, persatuan, dan kebebasan”. Semenjak ini hubungan kedua negara semakin memburuk dan mencapai titik terendah. Massa yang anti-AS menggelar demonstrasi pro-Iran pada Desember 1979. Massa membakar gedung Kedutaan Besar AS di Tripoli menjadi akhir dari demonstrasi tersebut.

Masih pada tahun 1979, pesawat-pesawat tempur AS menembak jatuh dua pesawat tempur Libya di atas Teluk Sidra. Insiden itu memperburuk hubungan kedua negara. Setelah menyatakan bahwa Libya sebagai “negara sponsor terorisme”, AS menutup kedutannya di Tripoli pada Februari 1980. Sementara, Libya juga menutup kedutaannya di Washington. Pada Januari 1986, Presiden Amerika Serikat Ronald Reagan memerintahkan penghentian hubungan dagang dan ekonomi dengan Libya.

Langkah ini disusul dengan pembekuan aset-aset Libya di AS. Bukan hanya menutup diplomatik, keuangan dan perdagangan, tapi juga berusaha menyingkirkan Khadafi. Pesawat-pesawat tempur AS memborbardir Tripoli, Benghazi, dan rumah Khadafi pada April 1986.

Tindakan itu sebagai balasan atas pemboman sebuah diskotek di Berlin Barat yang dipakai sebagai tempat hiburan tentara AS. Gempuran pesawat tempur AS menewaskan setidaknya 15 orang, termasuk putri Khadafi yang masih kanak-kanak. Posisinya dengan Libya makin tersudut menyusul terjadinya ledakan pesawat Pan AM dengan nomor penerbangan 103 pada Desember 1988. Pesawat yang berangkat dari London menuju New York meledak di atas Lockerbie (Skotlandia) dan menewaskan 259 orang di pesawat serta 11 orang lainnya tewas di darat.

Akibat tindakan itu, Dewan Keamanan PBB menerbitkan resolusi 748 dan 883 pada tahun 1992/1993. Ini resolusi itu adalah menjatuhkan sanksi atas Libya, membekukan aset-aset, dan mengembargo perlengkapan penambangan minyak secara selektif.

Tahun 1999, Libya menyatakan bertanggung jawab atas tragedi Lockerbie. Tripoli menyerahkan dua terdakwa peledakan pesawat untuk diadili di Belanda dan bersedia membayar ganti rugi kepada keluarga korban senilai 2,7 miliar dollar AS pada tahun 2003. Atas langkah ini, Dewan Keamanan PBB mencabut sanksi dan didukung AS. Sikap Washington berubah ketika Khadafi mengakui bahwa Libya mengembangkan senjata pemusnah massal dan segera memusnahkan semua program pada Desember 2003. Pengakuan dan tekad tersebut mencairkan kebekuan hubungan Tripoli-Washington.

Sejak kedua negara meningkatkan kontrak dan berusaha menyingkirkan hambatan hubungan diplomatik, perusahaan-perusahaan minyak masuk kembali ke Libya. Keputusan Washington pada 15 Mei 2006 untuk memulihkan kembali hubungan diplomatik memang mengejutkan karena Libya dinilai membantu terorisme. Tetapi, ada faktor politik dan positif di balik mencairnya hubungan Khadafi dan Presiden George W Bush


Kamis, 03 Februari 2011

AMERIKA SERIKAT

John Quincy Adams

By

John T. Marck

John Quincy Adams was born at the home of his parents known as "Peacefield," on July 11, 1767 in Braintree, now Quincy, Massachusetts. As a child, John Quincy watched the Battle of Bunker Hill from Penn=s Hill, above the family farm. He would become the first president of the United States who was the son of a president, his father John Adams. This fact of father and son as presidents did not occur again until George W. Bush was elected in 2000, the son of George H.W. Bush.

John Quincy graduated from Harvard College in 1787, after which he became a lawyer. At 26, he was appointed Minister to the Netherlands, and in 1802 was elected to the United States Senate. In 1808, President James Madison appointed him Minister to Russia. Later, under President James Monroe, John Quincy served as one of America=s great Secretaries of State. In this position he arranged with England the combined occupation of the Oregon Territory, obtained Florida from Spain, and assisted the President with the Monroe Doctrine. In his position as Secretary of State, John Quincy was thought of as heir to the Presidency.

In the 1828 election for the presidency, John Quincy was the candidate from the North, who fell behind General Andrew Jackson, in both popular and electoral votes. John Quincy did receive more votes than William H. Crawford and Henry Clay, his two other competitors. But, since no candidate had a majority of electoral votes, the election was decided among the top three by the House of Representatives. Henry Clay, who favored programs similar to those of Adams, placed his support in the House with him.

When John Quincy became President he, in many ways, paralleled the career and viewpoints of his famous father. He appointed Henry Clay as Secretary of State, which made Andrew Jackson angry, claiming that Adams had entered into what he called a "corrupt" bargain.@ So Jackson began his campaign in 1828 to oust the President.

Despite feelings of hostility by some members in Congress, Adams [in his first annual message] still presented an outstanding new program for the country. His proposal included bringing together a network of highways and canals, and that the government develop and conserve the public domain, using funds from the sale of public lands. This same year that Jackson started his campaign against him, Adams broke ground for the new 185-mile C&O Canal.

Adams also led the way in the development of the arts and sciences through the establishment of a national university, the financing of scientific expeditions, and the building of an observatory. Critics argued that these measures by Adams exceeded constitutional limitations.

Because of Jackson's campaigns against him he was defeated for a second term. Following his exit from the Presidency he returned to Massachusetts where he expected to retire and simply enjoy his farm and his extensive library of books.

Two years later, in 1830, he was unexpectedly elected to the House of Representatives, where he stayed and served for the remainder of his life. One of his main interests was fighting against the circumscription of civil liberties. With this in mind, in 1836, Congressmen from the South passed a "gag rule" that said that the House would automatically table any petitions against slavery. Fighting tirelessly against this, he finally obtained its repeal eight years later.

On February 21, 1848, he collapsed on the House floor from a stroke. He was carried to the Speaker=s Room, where, two days later on February 23, he died. He was buried at First Parish Church in Quincy, along with his wife, father and mother. John Quincy Adams, who was affectionately known as "Old Man Eloquent," spent his life fighting for what he considered right.

The Adams National Historic Site

Today, the birthplaces of the Adams family are located in Adams National Historical Park, in Quincy, Norfolk County, Massachusetts, about ten miles south of Boston. This Park comprises eleven historic structures and a cultural landscape that totals fourteen acres.

Five generations of the Adams family lived here between 1720 and 1927 that included two Presidents and First Ladies, three U.S. Ministers, historians, and writers, as well as other members of the family that contributed to the success of those in the public eye.

John Adams, the second President, and his son, John Quincy Adams, the sixth President, both were born in adjacent houses on Franklin Street in Quincy, which at the time of their births was known as Braintree.

The main historic structure is the birthplace of John Adams, born October 30, 1735, and about 75 yards away, is the birthplace of his son, John Quincy. The house at 133 Franklin Street is a New England "saltbox" building with multiple fireplaces around a central chimney. Originally it consisted of two upper and two lower rooms, but more rooms were added to both floors. The house dates to about 1680 and thus is the oldest existing of all the Presidential birthplaces.

Upon his father=s death, John Adams (the future President) inherited a similar house next door that became his home and law office, and the birthplace of his son, John Quincy as well as the Massachusetts State Constitution. Both houses are typical of those built in the late 17th century by New England carpenters. The houses were framed with huge beams that were secured with wooden pegs, floored with wide planks, and covered with clapboard siding over brick-filled walls to help with the cold New England winters.

John Adams spent much of his time in Europe in his various diplomatic positions. During this time, his wife, Abigail, purchased, sight unseen, a farm and house less than two miles away from Franklin Street. Major Leonard Vassall, a wealthy West India sugar planter, had built this house in 1731.

Just as John Adams was preparing to settle into Peacefield, his new home, he was called away by George Washington to serve as his vice president. Thus, it would be twelve years before he would retire there, serving eight years with Washington, and another four as president. During the twelve years he was away, his wife Abigail was busy overseeing major improvements to the house that included doubling the capacity with an addition of an east wing in 1800. Years later, her great grandson Henry Adams recalled the following about the Old House:

"The Old House at Quincy known as Peacefield was 18th century. What style it had was its Queen Anne mahogany panels and its Louis XV chairs and sofa. The panels belonged to an old colonial Vassall who built the house; the furniture had been brought back from Paris in 1789 or 1801 or 1817, along with porcelain and books and much else of old diplomatic remnants; and neither of the two 18th century styles...was comfortable for a boy, or for anyone else. The dark mahogany had been painted white to suit daily life in winter gloom."

Finally at long last, John joined Abigail and he began to enjoy the gardens, his books, and his children and grandchildren. Over the years since he lived there, much has changed at Peacefield, but the present-day garden and beauty offer a link to the serenity of the earlier times. A white York rose brought to Peacefield from England in 1788 survived and still thrives today. As one walks the gravel paths through the orchards and gardens today give a renewed sense of the history, tradition and quietude of Peacefield.

Although John Quincy Adams loved the "Old House" and inherited it from his parents, he was too busy with politics to pay any attention to it. Consequently he left the supervision and maintenance of Peacefield to his son, Charles Francis Adams. In the middle of the 19th century, Charles converted the property from a farm to a country gentleman=s home and added a separate building, which became the Stone Library. It was here that John Adams=s extensive collections, consisting of 14,000 historic volumes as well as the collection that belonged to John Quincy, were kept.

For generations, the Adams family remained in the "Old House," until 1927 when the Adams Memorial Society was formed and took possession of the home. In 1946 the Society deeded Peacefield to the federal government. The birthplaces of John and John Quincy, owned by the city of Quincy were also given to the federal government. These two areas, separated by less than two miles are today considered a single National Historic Site, controlled by the national Park Service. The Adams National Historic Site is open from April to November each year. A splendid time is guaranteed for all.

The United First Parish Church (Unitarian) Of Quincy is considered the finest existing Greek revival church in New England. The dominant interior feature is the decorative plaster dome. The church is the burial place of Presidents John and John Quincy Adams and their wives. John Quincy was instrumental in its erection in 1827‑28.

Quick Biographical Facts:

JOHN QUINCY ADAMS

6th President

Term- March 4, 1825 to March 4, 1829

Democratic-Republican Party

Birth: Braintree (Quincy) Massachusetts, July 11, 1767

Ancestry: English

Marriage: London, England, July 26, 1797 to Louise Catherine Johnson, (below) who was born in London, England, February 12, 1775. Louise died in Washington D.C., May 14, 1852 and is buried at First Parish Church, Quincy, Massachusetts.

Children: George Washington (1801-1829); John (1803-1834); Charles Francis (1807-1886); Louisa Catherine (1811-1812).

Home: "Peacefield" Quincy, Massachusetts.

Education: Studied in Paris, Amsterdam, Leyden and The Hague; received B.A. (1787) from Harvard; and studied law (1788-1790) with Theophilus Parsons.

Religion: Unitarian

Occupation before Presidency: Lawyer, professor.

Pre-Presidential Offices: Minister to the Netherlands, Prussia, Russia, and Great Britain;

Member of the Massachusetts Senate; Member of U.S. Senate; Secretary of State.

Age at Inauguration: 57

Political Party: Federalist to 1808; Democratic-Republican to 1825; National Republican (Whig) thereafter.

Adams Administration: Vice-President: John Calhoun of South Carolina

Inauguration: March 4, 1825, Hall of the House of Representatives, Washington D.C.

Occupation after Presidency: Congressman, writer.

Death: Washington, D.C., February 23, 1848

Cause of Death: Stroke/Paralysis at age 80.

Place of Burial: First Unitarian Church, Quincy, Massachusetts.

Interesting Facts:

The first successful photograph ever made was taken in France in 1826, during Adams's Presidency.

Also during his Presidency, Noah Webster published his first dictionary in 1828, which contained 12,000 words

President Adams regularly swam nude in the Potomac River. Anne Royall, the first American professional journalist, knew of Adams' 5 A.M. swims. After being refused interviews with the president time after time, she went to the river, gathered his clothes and sat on them until she had her interview. Before this, no female had interviewed a president.

Adams was the first to be elected president without receiving either the most popular votes or the most votes of the Electoral College.

He was the first president married abroad.

Adams is the only president to be elected to the House after his presidency.

One of his sons, George Washington Adams, died at the age of 28, an apparent suicide

Copyright © John T. Marck. All Rights Reserved. This article and their accompanying pictures, photographs, and line art, may not be resold, reprinted, or redistributed for compensation of any kind without prior written permission from the author. Grateful appreciation and informational assistance from the Adams National Historic Park, Quincy, Massachusetts, and in part, from The Presidents of the United States by John T. Marck.

A Splendid Time Is Guaranteed For All



George Washington ( 30 APRIL 1789 - 03 MARET 1797)

Selasa, 01 Februari 2011

President of Afganistan


Hamid Karzai - President of Afganistan
Hamid Karzai - President of Afganistan (letter)
Robert Kocharyan - Prime Minister (1997-1998) and President of Armenia (1998-2008)
Ilham Alijev - President of Azerbaijan
Khandu Wangchuk - Prime Minister of Bhutan (2001-2002, 2006-2008)
Mohamed Bolkiah - Prince of Brunei
Norodom Sihanouk - King of Cambodia (1993-2004)
Lee Teng-hui - President of the Republic of China (Taiwan) (1988-2000)
Chen Shui-bian - President of the Republic of China (Taiwan) (2000-2008)
Ma Ying-jeou - President of the Republic of China (Taiwan)
Xanana Gusmao - President (2002-2007) and Prime Minister of East Timor
Michail Saakashvili - President of Georgia
Sonia Gandhi - President of the Indian National Congress
Bacharuddin Jusuf Habibi - President of Indonesia (1998-1999)
Megawati Sukarnoputri - President of Indonesia (2001-2004)
HIM Farah Pahlavi - Empress of Iran (1967-1979)
Muhamad Chatami - President of Iran (1997-2005)
Eser Weizman - President of Israel (1993-2000)
Moshe Kacav - President of Israel (2000-2007)
Shimon Perez - President and Prime Minister of Israel (1984-1986, 1995-1996), Nobel Peace Prize Laureate (1994)
Yitzhak Shamir - Prime Minister of Israel (1983-1984, 1986-1992)
Yitzhak Rabin - Prime Minister of Israel (1974-1977, 1992-1995), Nobel Peace Prize Laureate (1994)
Benjamin Netanjahu - Prime Minister of Israel (1996-1999, since 2009)
Ehud Barak - Prime Minister of Israel (1999-2001)
Ariel Sharon - Prime Minister of Israel (2001-2006)
Ehud Olmert - Prime Minister of Israel (2006-2009)
Tzipi Livni - Vice Prime Minister & Minister of Foreign Affairs of Israel (2006-2009)
Hussein bin Talal - King of Jordan (1952-1999)
Noor Al-Hussein - Queen of Jordan (1978-1999)
Abdullah II bin al-Hussein - King of Jordan
Nursultan Nazarbayev - President of Kazakhstan
Emile Lahoud - President of Lebanon (1998-2007)
Mahathir bin Mohamad - Prime Minister of Malaysia (1981-2003)
Abdullah Haji Ahmad Badawi - Prime Minister of Malaysia (2003-2009)
Maumoon Gayoom - President of Maledives (1978-2008)
Nambaryn Enkhbayar - Prime Minister of Mongolia (2000-2004), President of Mongolia (2005-2009)
Dipendra Bir Bikram Shah Deva - King of Nepal (2001)
Gjanendra Bir Bikram Shah Deva - (last) King of Nepal (2001-2008)
Pervez Musharaff - President of Pakistan (2001-2008)
Joseph Estrada - President of the Philippines (1998–2001)
Gloria Macapagal-Arroyo - President of the Philippines (2001-2010)
Sheikh Hamad bin Khalifa Al Thani - Emir of Qatar
Fahd bin Abdul Aziz Al Saud - King of Saudi Arabia (1982-2005)
Sellapan Rama Nathan - President of Singapore
Goh Chok Tong - Prime Minister of Singapore (1990-2004)
Kim Dae-jung - President of South Korea (1998-2003), Nobel Peace Prize Laureate (2000)
Roh Moo-Hyun - President of Soth Korea (2003-2008)
Ban Ki-Moon - Minister of Foreign Affairs and Trade of the Republic of Korea (2004-2006), 8th Secretary-General of the United Nations
Ahmet Necdet Sezer - President of Turkey (2000-2007)
Abdullah Gül - Prime Minister of Turkey (2002- 2003), President of the Republic of Turkey
Mustafa Bülent Ecevit - Prime Minister of Turkey (1974, 1977, 1978-1979, 1999-2002)
Islom Abdug‘aniy
evich Karimov - President of